Pengadaan APD Tidak Transparan, Nasib Puluhan Ribu Buruh Dipertaruhkan

Kementerian Kesehatan diminta untuk transparan dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) pencegahan wabah Covid-19 dengan tetap mengedepankan produk yang berkualitas.

Terlebih, saat ini tenaga medis sangat membutuhkan APD berupa baju hazmat dan barang yang lain terkait penanganan Covid-19 yang masih terus mengalami penambahan kasus.

Mantan Dirut Indofarma Global Medika, Ary Gunawan Murtomo mengatakan hal tersebut setelah penyerapan produksi APD oleh Kemenkes mengalami hambatan.

“Sebelumnya pengadaan APD dan barang lainnya berjalan lancar, transparan dan mudah. Tetapi beberapa bulan ini kok menjadi tidak lancar pengadaan setelah dipusatkan di Pusat Krisis Kemenkes RI," kata Ary Gunawan di Jakarta, Rabu (29/7).

Selain itu, kata Ary Gunawan, pemerintah juga diminta memperhatikan keberadaan perusahaan pengadaan alat kesehatan yang sudah memproduksi tapi tak terserap.

“Kasihan perusahaan cash flow-nya terhambat. Dampaknya nasib buruh juga dipertaruhkan. Karena barang numpuk tidak terserap, padahal kebutuhan APD sangat mendesak sampai butuh jutaan APD, tapi kok penyerapannya terhambat, ada apa ini?" tanyanya.

Menurut Ary, pengadaan APD di Pusat Krisis Kementerian Kesehatan sejak 7 Mei 2020 atau hampir dua bulan tidak ada pengadaan lagi. Padahal, berdasarkan informasi dari BNPB, anggarannya sudah disediakan terkait Covid-19 ini.

“Saya dengar dari BNPB dananya sudah ada. Ini apa takut melaksanakan atau apa saya kurang mengerti,” ujarnya.

Sambungnya, sekarang ini sudah memasuki fase new normal, seharusnya pengadaan dikembalikan ke direktorat masing-masing dalam hal ini pelayanan kesehatan (Yankes) dan pelayanan farmasi (Yanfar).

“Kenapa tidak dikembalikan ke Yankes dan Yanfar saja. Sebelum pengadaan di Pusat Krisis Kemenkes, menurut saya baik-baik saja dan normal Jadi ada ada apa nih? Kok sekarang jadi lambat, tidak ada pengadaan,” pungkasnya.