Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam sebuah diskusi di Jakarta/RMOL
Angka positif virus corona baru (Covid-19) di Indonesia sudah tembus 100 ribu kasus tepatnya 102.051 kasus per Selasa (27/7). Angka kematian akibat positif corona juga melonjak di 4.901 jiwa.
Angka positif dan kematian akibat corona ini lebih tinggi dari China sebagai negara pertama tempat virus Covid-19 menyebar (84.060 terkonfirmasi) dan (4.634 meninggal). Terbaru, Universitas Oxford memberikan nilai D terhadap kinerja Indonesia dalam penanganan Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan strategi penanganan corona oleh pemerintah perlu dievaluasi.
Mufida menyebut pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam menangani pandemik ini di Indonesia.
"Mulai dari perppu penanganan corona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah dan terakhir pembentukan Komite Penanganan Covid-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas Penanganan Covid-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan," papar Mufida, Rabu (29/7).
Dia menyebutkan kebijakan yang menitikberatkan ekonomi dalam penanganan Covid-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan dan pasar menjadi penyebaran klaster baru.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 cluster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 cluster pasar rakyat dengan 547 kasus.
Mufida juga prihatin dengan munculnya cluster di fasilitas kesehatan yang mencapai 124 cluster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan
"Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi, tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal Presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam. Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar Covid-19 di Tanah Air," papar doktor dari Universitas Indonesia ini.
Mufida meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan Covid-19 dengan pola pikir bencana kesehatan. Sehingga, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan.
"Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur. Termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi yang komando pusatnya ada di BNPB," kata anggota DPR dari Dapil Jakarta II ini.
Dia juga meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan Covid-19 dan tetap memegang kendali penanganan Covid-19 hingga ke daerah.
"Jika pemerintah mengakui penggunaan new normal bermasalah maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi menyeluruh. Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran tapi tak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar justru menimbulkan polemik," tutup Mufida.
