Pengamat militer Prof. Muradi/Net
Di era Ryamizard Ryacudu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) gencar membangun kantor perwakilan wilayah di setiap provinsi.
Menurut Ryamizard ketika itu, kantor perwakilan Kemhan berfungsi membantu pertahanan sipil di wilayah. Kantor ini akan mengoptimalkan saluran komunikasi mengenai pertahanan wilayah dari pusat ke daerah atau pun sebaliknya. Termasuk menjadi sarana informasi bagi kepala daerah.
Pembentukannya didasarkan pada UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang menjadi acuan bagi Kemhan di dalam menyelenggerakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
Pada Pasal 7 dalam UU tersebut menjelaskan penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah yang dipersiapkan secara dini. Pemerintah diartikan sebagai pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
UU Pertahanan Negara juga menjelaskan bahwa Menhan memiliki tugas mengelola seluruh Sumber Daya Nasional (SDN) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Untuk pengelolaan SDN, maka kantor pertahanan di daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya nasional (SDN) meliputi manusia, alam dan buatan, sarana prasarana, untuk kepentingan pertahanan negara.
Kini beredar kabar bahwa kantor wilayah Kemhan di beberapa daerah ditutup. Kabar ini sontak membuat publik bertanya-tanya.
Pengamat militer Prof. Muradi pun kaget saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/7).
Jika kabar di soal penutupan kantor Kemhan di Sulteng benar, Muradi menduga hal itu lantaran aparat kepolisian dinilai sudah bisa menangani sejumlah permasalahan pertahanan yang muncul.
“Kalau saya beginilah, kan di Poso itu banyak kelompok radikalisme, itu kan kewenangannya polisi,†kata Gurubesar Universitas Padjadjaran itu.
“Jadi, memang keberadaan mereka kantor perwakilan Kemhan, itu ada istilah perwakilan provinsi kalau ada
occasional require, kalau ada yang dibutuhkan. Contoh misalnya di Poso atau misalnya Aceh, di Lhokseumawe,†lanjutnya.
Menurutnya, penutupan itu dilakukan untuk mengefektifkan kerja Kemhan di bawah kendali Menteri Prabowo Subianto. Ini lantaran polisi di Poso sudah mampu mengelola situasi dengan sangat baik.
Sementara untuk alasan penutupan di Jabar, Muradi menduga hal itu dilakukan atas pertimbangan efektivitas penggunaan anggaran. Ini mengingat jarak Jabar dan Jakarta yang terbilang dekat.
“Soal efektivitas penggunaan anggaran. Kalau di Jabar bersama dengan Jakarta kan,†tutupnya.
Di satu sisi, tidak seperti biasanya Jurubicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menolak telepon saat dihubungi redaksi
Kantor Berita Politik RMOL untuk mengkonfirmasi kabar tersebut
.
