Basuki Tjahja Purnama alias Ahok (kanan) dan Yenny Wahid/Net
Penunjukan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipersoalkan politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
Sekjen Perhimpunan Aktivis Nasional (Pena 98) itu mengatakan, semua komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah adalah titipan.
Pernyataan Adian tersebut digarisbawahi Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf. Menurutnya konflik terbuka antara Adian dan Menteri BUMN Eric Thohir adalah drama rebutan jabatan pasca Pilpres 2019.
"Saya melihatnya biasa saja, sebuah pertarungan perebutan jabatan komisaris pasca Pilpres," ujar Gde Siriana saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/7).
Menurut Gde Siriana, aksi Adian Napitupulu yang belakangan mengkritisi pola rekruitmen komisaris BUMN bisa dimaknai sebagai kelompok yang belum menikmati masa kejayaan Presiden Joko Widodo selama dua periode memerintah.
"Perebutan jabatan ini makin seru ketika ini adalah periode terakhir Jokowi. Jika ada kelompok yang merasa belum menikmati di periode pertama tentunya tak ada lagi kesempatan," ungkapnya.
Sementara itu, Gde Siriana melihat Basuki Tjahja Purnama dan Yenny Wahid yang sudah duduk di kursi komisaris sebagai kelompok pendatang baru yang berhasil.
"Tapi di sini kita bisa melihat bahwa yang memberikan kontribusi cash dalam kampanye pilpres posisi bargainnya lebih besar dari yang berkontribusi dalam bentuk jaringan," terangnya.
"Dalam politik kita, secara umum yang menjadi penentu adalah kelompok uang dan kelompok tiket (parpol pengusung). Kelompok relawan lebih kecil pengaruhnya," demikian Gde Siriana Yusuf menambahkan.
Catatan Redaksi: Berita ini mengalami perubahan judul agar lebih presisi dengan pernyataan yang disampaikan anggota DPR RI dari PDIP Adian Napitupulu bahwa semua komisaris dan direksi adalah titipan. Adian Napitupulu secara spesifik tidak pernah menyebut satu nama pun.
