Mantan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding/Net
Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan program yang bagus secara konsep dan memiliki niat untuk membangun pendidikan bangsa.
Hanya saja, ada beberapa catatan yang diberikan mantan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding pada program yang membuat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengundurkan diri itu.
Pertama, karena program ini belum memiliki payung hukum yang cukup kuat.
“Yang kedua ,program ini menurut saya terlalu pukul rata. Padahal sebenarnya, di era seperti ini terutama, harus ada afirmasi-afirnasi kepada kelompok yang selama ini mengelola pendidikan dengan konsisten dan serius,†ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/7).
“Tetapi, ada banyak masalah. Seperti soal pembiayaan dan sebagainya, seperti NU dan Muhammadiyah maupun kelompok lain,†imbuhnya.
Dia tak menyangka Kemendikbud justru meminang Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation untuk menjadi gawang POP dengan memperoleh dana miliaran rupiah yang diserap dari APBN.
Padahal, kedua CSR tersebut seharusnya yang memberikan donasi ke Kemendikbud dan bukan sebaliknya.
“Jadi, kebijakan memberikan kepada Sampoerna Tanoto memang di luar nalar kita hari ini. Karena, harusnya yang bisa membantu pendidikan Indonesia itu mereka,†terangnya.
Dia mengingatkan bahwa kedua perusahaan itu ini tengah berkembang pesat dan punya keuntungan banyak dari pasar Indonesia.
“Logikanya yang harus membantu pendidikan mereka, bukan negara yang membantu kepada mereka,†tegasnya menyudahi.
