Mitra Koalisi PM Israel Dorong Militer Tangani Pandemi Covid-19

Militer harus turun tangan dan mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga agar pandemi virus corona atau Covid-19 tetap terkendali di Israel. Begitu kata Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi, yang merupakan mitra koalisi utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Selasa (21/7).

Ashkenazi, dari partai Biru dan Putih, mengatakan bahwa dia berharap akan ada keputusan pada minggu ini untuk menyerahkan langkah-langkah penanggulangan anti-Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ke angkatan bersenjata komando regional pasukan pertahanan Israel, Front Command.

Front Command sendiri dibentuk pada Februari 1992 setelah Perang Teluk. Mereka bertugas, utamanya adalah untuk melindungi warga dari serangan rudal. Meski begitu, Front Command juga dilatih untuk membantu selama bencana alam dan diperlengkapi dengan baik untuk berkomunikasi dengan cepat dengan sektor-sektor yang beragam etnis di Israel.

Front Command telah membantu selama pandemi dengan melakukan evakuasi dan distribusi makanan. Sumber dari Biru dan Putih anonim yang dikutip Reuters mengatakan, bahwa Ashkenazi serta pemimpin Biru dan Putih, Benny Gantz yang juga merupakan Menteri Pertahanan, menginginkan agar peran itu diperluas, termasuk pengujian dan pelacakan kontak.

Ashkenazi bersikeras bahwa peran militer sangat diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 lebih lanjut.

"Virus ini tidak akan meninggalkan kita selama setahun penuh. Karena itu perlu ada perubahan dalam manajemen," kata Ashkenazi, seperti dikabarkan Reuters.

"Mengesampingkan ego, saya mengatakan ini kepada Bibi (Netanyahu). Saya mengatakan kita perlu mengalihkan tanggung jawab kepada lembaga pertahanan," jelasnya.

Belum ada komentar resmi dari kantor Netanyahu mengenai hal tersebut.

Namun sejumlah pengamat menilai bahwa usulan terbaru itu kemungkinan akan memicu ketegangan dalam pemerintah. Netanyahu juga diperkirakan enggan memberdayakan Menteri Pertahanan Benny Gantz untuk peran tersebut, mengingat keduanya kerap berselisih dalam banyak isu, termasuk soal rencana aneksasi Israel di Tepi Barat yang diduduki dan juga terkait anggaran.