Berita

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo/Net

Kesehatan

PANDEMIK COVID-19

Setelah Kerjasama Dengan China, PDIP Dorong Pemerintah Buat Vaksin Secara Mandiri

SELASA, 21 JULI 2020 | 11:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Vaksin antivirus corona dari Sinovac bakal masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Vaksin tersebut hasil kerjasama lembaga farmasi di China dengan Biofarma dengan merangkul Eijkman sebagai lembaga penelitian di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo mengapresiasi lantaran vaksin Covid-19 sudah ditemukan meski baru tahap III uji klinis dan bakal masuk Indonesia.

Namun, dia menyarankan kepada pemerintah agar dapat membuat vaksin secara mandiri.


"Tapi, yang perlu kita ingatkan ke pemerintah. Kita harus mandiri, menciptakan vaksin sendiri, melalui lembaga Eijkman dan lembaga lain di Indonesia. Agar anak bangsa sendiri yang membuat dan memproduksi sendiri," ujar Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/7).

Dia berpandangan dengan produksi vaksin secara mandiri, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dan efiesien daripada harus impor vaksin.

"Coba tahun depan itu kan, Rp. 17 triliun untuk pengadaan vaksin. Tentu dengan Sinovac akan berapa triliun, kemudian dengan lembaga Eijkman yang akan disupervisi oleh Biofarma sekian triliun," katanya.

Pihaknya mendorong agar fokus pemerintah menyiapkan vaksin antivirus Covid-19 secara mandiri dengan adanya dana corona ratusan triliun bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin dan bahkan bisa diekspor ke negara lain jika uji klinisnya berhasil.

"Saya tetap mendorong agar 50 persen lebih itu, harus diciptakan dan dibuat vaksin oleh anak negeri sendiri agar lebih efisien. Kalau masalah teknologi, semua teknologi sama ya, menciptakan vaksin tinggal siapa duluan siapa lebih efektif, dengan kekhasan virus yang ada di lokal masing-masing. Itu yang lebih penting," demikian Rahmad Handoyo.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya