Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson dan Presiden China, Xi Jinping/Net

Dunia

China Langgar HAM, Inggris Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi Hong Kong

SENIN, 20 JULI 2020 | 08:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris pada akhirnya akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, sebagai bagian dari tanggapannya atas pemberlakuan UU keamanan nasional oleh China beberapa pekan lalu.

Berbicara di hadapan parlemen pada Minggu (19/7), Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan, penangguhan perjanjian ekstradisi tersebut karena China telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Melansir Reuters, perjanjian sendiri akan dilakukan pada Senin (20/7). Namun kantor luar negeri belum memberikan komentar lebih jauh.


Beberapa waktu terakhir, hubungan London dan Beijing berada di titik yang rendah. Tindakan keras China terhadap Hong Kong hingga fakta mengenai virus corona yang belum terpecahkan menjadi kekecewaan Inggris.

Menurut Inggris UU keamanan nasional telah melanggar perjanjian London dan Beijing di mana China berjanji untuk memberikan kebebasan pada Hong Kong.

Pekan lalu, Perdana Menteri Boris Johnson juga memerintahkan peralatan Huawei Technologies untuk dihilangkan sepenuhnya dari program jaringan 5G Inggris pada akhir tahun 2027.

Berbagai tindakan Inggris pun membuat China marah. Beijing menuding London sebagai kaki tangan Amerika Serikat (AS).

Pada Minggu, Dutabesar China untuk Inggris, Liu Xiaoming memperingatkan tanggapan keras jika London berusaha untuk memberikan sanksi kepada salah satu pejabatnya, seperti yang dituntut oleh beberapa anggota parlemen di Partai Konservatif.

"Jika pemerintah Inggris bertindak sejauh itu untuk menjatuhkan sanksi pada setiap individu di China, China pasti akan membuat respons tegas terhadapnya," ujarnya.

“Anda telah melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, mereka memberi sanksi kepada pejabat China, kami memberi sanksi kepada senator mereka, pejabat mereka. Saya tidak ingin melihat tit-for-tat ini terjadi dalam hubungan China-Inggris," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya