Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson dan Presiden China, Xi Jinping/Net

Dunia

China Langgar HAM, Inggris Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi Hong Kong

SENIN, 20 JULI 2020 | 08:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris pada akhirnya akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, sebagai bagian dari tanggapannya atas pemberlakuan UU keamanan nasional oleh China beberapa pekan lalu.

Berbicara di hadapan parlemen pada Minggu (19/7), Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan, penangguhan perjanjian ekstradisi tersebut karena China telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Melansir Reuters, perjanjian sendiri akan dilakukan pada Senin (20/7). Namun kantor luar negeri belum memberikan komentar lebih jauh.


Beberapa waktu terakhir, hubungan London dan Beijing berada di titik yang rendah. Tindakan keras China terhadap Hong Kong hingga fakta mengenai virus corona yang belum terpecahkan menjadi kekecewaan Inggris.

Menurut Inggris UU keamanan nasional telah melanggar perjanjian London dan Beijing di mana China berjanji untuk memberikan kebebasan pada Hong Kong.

Pekan lalu, Perdana Menteri Boris Johnson juga memerintahkan peralatan Huawei Technologies untuk dihilangkan sepenuhnya dari program jaringan 5G Inggris pada akhir tahun 2027.

Berbagai tindakan Inggris pun membuat China marah. Beijing menuding London sebagai kaki tangan Amerika Serikat (AS).

Pada Minggu, Dutabesar China untuk Inggris, Liu Xiaoming memperingatkan tanggapan keras jika London berusaha untuk memberikan sanksi kepada salah satu pejabatnya, seperti yang dituntut oleh beberapa anggota parlemen di Partai Konservatif.

"Jika pemerintah Inggris bertindak sejauh itu untuk menjatuhkan sanksi pada setiap individu di China, China pasti akan membuat respons tegas terhadapnya," ujarnya.

“Anda telah melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, mereka memberi sanksi kepada pejabat China, kami memberi sanksi kepada senator mereka, pejabat mereka. Saya tidak ingin melihat tit-for-tat ini terjadi dalam hubungan China-Inggris," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya