Politisi Demokrat, Herman Khaeron/Net
Peristiwa memanggil kandidat yang gagal mendapat restu partai ke Istana Negara untuk ditawari sesuatu dipastikan tidak pernah terjadi di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Penegasan itu disampaikan langsung kader Partai Demokrat Herman Khaeron saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/7).
Perbincangan ini mengenai langkah Presiden Joko Widodo yang memanggil Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo yang gagal mendapatkan rekomendasi PDIP di Pilkada Solo 2020. Di mana rekomendasi PDIP akhirnya jatuh ke tangan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau Pak SBY itu menjaga demokrasi berkembang dengan baik. Soal rekomendasi ya diserahkan kepada masing-masing partai tentunya,†ujarnya.
Dia menerangkan persoalan kompetisi merupakan persoalan akuntabilitas. Artinya, semakin kompetitif maka sistem politik semakin transparan dan terbuka. Sebaliknya, jika semakin tertutup, maka semakin banyak yang tidak bisa diketahui masyarakat.
“Oleh karenanya, sistem politik yang sehat itu, semestinya dibina gitu ya, dan tentu juga kalau yang namanya kekuasaan kan, pasti memiliki power ya kekuatan untuk apapun. Kalau sudah turun susah lagi,†bebernya.
Di era SBY, kata Herman, sistem politik di Indonesia mengedepankan proses demokrasi kecuali dalam pemilihan legislasi lantaran hal itu merupakan kepentingan masing-masing partai.
“Kalau sudah di pilkada, ini semestinya kita mengedepankan tanggung jawab moral politik, karena pimpinan itu kan menjadi contoh masyarakat,†tutupnya.
