Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Net

Politik

Pesimistis Jokowi Lockdown Bikin Ekonomi Minus 17 Persen, Dradjad Wibowo: Presiden Dapat Masukan Salah!

SABTU, 18 JULI 2020 | 00:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pesimistis yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai kontraksi ekonomi hingga minus 17 persen bila memilih langkah lockdown di masa pandemik Covid-19 dibantah mentah-mentah.

Menurut ekonom senior Dradjad Wibowo, kekhawatiran tersebut sebenarnya tak akan terjadi bila pemerintah benar-benar menjaga kesehatan masyarakat sejak awal kemunculan Covid-19.

"Saya rasa presiden mendapatkan masukan yang salah. Karena apa? Karena bukti-bukti ilimiah membuktikan negara yang dengan cepat melakukan public health restriction, atau non-pharmaceutical intervention itu menunjukkan bahwa negara yang cepat melakukan restriksi lagi," ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/7).


"Itu justru ekoniminya lebih cepat pulih tumbuh," tambahnya.

Hal itu dikatakannya ketika merujuk pada fakta ilmiah dari kasus pandemik flu di tahun 1918. Ciri yang sama ditunjukkan pada pandemik Covid-19 saat ini, di mana New Zealand dan Taiwan merujuk fakta ilmiah tersebut guna menyelamatkan masyarakat dan ekonomi nasional mereka.

"Nah, di tahun 2020 temuan ilmiah itu juga didukung oleh apa yang terjadi di New Zealand dan di Taiwan. Jadi, Taiwan dan New Zealand itu cepat sekali melakukan restriksi sehingga dia cepat sekali mengatasi pandemik," katanya.

Di New Zealand sendiri, kata Dradjad, pada puncak lockdown atau karantina wilayahnya di kuartal pertama tahun 2020 hanya mengalami kontraksi 0,2 persen, sedangkan berdasarkan year on year (YOY) hanya minus 1,5 persen.

"Artinya apa? Bahkan dalam puncak-puncak lockdown saja itu kontraksi di New Zealand tidak terlalu besar. Sementara mereka sekarang sudah berhasil menekan kasus Covid-19 menjadi nol," tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya