Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Net

Politik

Pesimistis Jokowi Lockdown Bikin Ekonomi Minus 17 Persen, Dradjad Wibowo: Presiden Dapat Masukan Salah!

SABTU, 18 JULI 2020 | 00:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pesimistis yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai kontraksi ekonomi hingga minus 17 persen bila memilih langkah lockdown di masa pandemik Covid-19 dibantah mentah-mentah.

Menurut ekonom senior Dradjad Wibowo, kekhawatiran tersebut sebenarnya tak akan terjadi bila pemerintah benar-benar menjaga kesehatan masyarakat sejak awal kemunculan Covid-19.

"Saya rasa presiden mendapatkan masukan yang salah. Karena apa? Karena bukti-bukti ilimiah membuktikan negara yang dengan cepat melakukan public health restriction, atau non-pharmaceutical intervention itu menunjukkan bahwa negara yang cepat melakukan restriksi lagi," ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/7).


"Itu justru ekoniminya lebih cepat pulih tumbuh," tambahnya.

Hal itu dikatakannya ketika merujuk pada fakta ilmiah dari kasus pandemik flu di tahun 1918. Ciri yang sama ditunjukkan pada pandemik Covid-19 saat ini, di mana New Zealand dan Taiwan merujuk fakta ilmiah tersebut guna menyelamatkan masyarakat dan ekonomi nasional mereka.

"Nah, di tahun 2020 temuan ilmiah itu juga didukung oleh apa yang terjadi di New Zealand dan di Taiwan. Jadi, Taiwan dan New Zealand itu cepat sekali melakukan restriksi sehingga dia cepat sekali mengatasi pandemik," katanya.

Di New Zealand sendiri, kata Dradjad, pada puncak lockdown atau karantina wilayahnya di kuartal pertama tahun 2020 hanya mengalami kontraksi 0,2 persen, sedangkan berdasarkan year on year (YOY) hanya minus 1,5 persen.

"Artinya apa? Bahkan dalam puncak-puncak lockdown saja itu kontraksi di New Zealand tidak terlalu besar. Sementara mereka sekarang sudah berhasil menekan kasus Covid-19 menjadi nol," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya