Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying/Net

Dunia

Marah, China Sebut Amerika Serikat Sebagai Pelanggar HAM Terbaik Di Dunia

JUMAT, 17 JULI 2020 | 06:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China yang marah atas pemberlakuan pembatasan visa yang dilakukan oleh Washington kepada para pejabat Huawei, mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah pelanggar hak asasi manusia terbaik dunia. China juga menyebut semua tuduhan pelanggaran HAM yang di alamatkan kepada Tiongkok merupakan sebuah kebohongan terbesar abad ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying pada jumpa pers reguler hari Kamis (16/7), mengatakan, sementara AS telah berbicara tentang hak asasi manusia sepanjang waktu, tindakannya justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

"Tuduhan HAM AS terhadap China adalah kebohongan terbesar abad ini, dan orang-orang Amerika harus bersedih oleh pejabat mereka yang penuh kebohongan," katanya, seperti dikutip dari GT, Kamis (16/7).


Hua menunjukkan bagaimana AS berkinerja buruk pada serangkaian masalah hak asasi manusia, termasuk pembantaian penduduk asli, melancarkan operasi militer dan perang di berbagai negara dan kegagalan mempertahankan hak asasi manusia kelompok minoritas.

Mengutip CGTN, Juru bicara China itu juga mengatakan, orang-orang China adalah yang paling mampu menilai kinerja HAM China, bukan politisi A.S.

Sehari sebelumnya, AS memberlakukan pembatasan visa pada karyawan tertentu dari perusahaan teknologi Huawei atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Partai Komunis China di wilayah Xinjiang barat laut China, rumah bagi komunitas Muslim etnis Uighur.

"Sebagai negara paling kuat di dunia, apa lagi yang bisa AS lakukan? Kesan macam apa yang dapat ia tinggalkan di dunia? Keputusan AS melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan merusak citranya sebagai kekuatan utama," kata Chunying pada konferensi pers di Beijing.

Huawei menyatakan kekecewaannya atas peraturan pembatasan visa, padahal mereka mengklaim perusahaan itu bekerja secara independen dan tak ada kaitannya dengan pemerintah China dan sepenuhnya sebagai milik pribadi dan karyawan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya