Azerbaijan Langgar Perjanjian, Mantan Presiden Armenia: Dia Akan Hadapi Perlawanan Semua Orang Armenia

Azerbaijan kembali memulai aksinya. Kamis (16/7) pagi waktu setempat pasukan tempur angkatan bersenjata Azerbaijan kembali melakukan operasi militer di perbatasan negara Republik Armenia, di sekitar Desa Aygepar dan Movses, dengan menggunakan mortir dan artileri berat.

Ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan penghentian permusuhan, Kementerian Luar Negeri Armenia memberi kecamannya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Radio of Armenia, Kamis (16/7).

Pasukan Azerbaijan menembaki Desa Movses dan Aygepar dengan sengaja menargetkan infrastruktur sipil dan penduduk. Angkatan Bersenjata Armenia pun segera mengusir pasukan Azerbaijan secara proporsional.

"Harus ditekankan bahwa agresi ini adalah pelanggaran berbahaya terhadap pengaturan penghentian permusuhan yang disepakati sebelumnya dan mengikuti pernyataan 15 Juli oleh OSCE Minsk Group Co-Chairs tentang pembentukan ketenangan relatif di perbatasan," kata Kementerian.

Sebagai akibat dari kebijakannya yang picik, kepemimpinan militer-politik Azerbaijan akan berhadapan dengan masalah besar.  

"Sekarang mengambil langkah-langkah berbahaya, yang salah anggapan di mana ia akan memikul tanggung jawab juga di hadapan rakyatnya sendiri," tambah Kementerian.

Menteri Luar Negeri mengatakan mereka terus berhubungan dengan Ketua Bersama OSCE Minsk Group. Dalam situasi saat ini, upaya yang ditujukan untuk pemulihan tanpa syarat, lengkap, pelestarian dan penguatan gencatan senjata sangat penting.

Presiden pertama Armenia Levon Ter-Petrosyan ikut menyoroti insiden bentrokan ini. Dalam postingannya di Facebook, ia menegaskan bahwa Azerbaijan harus siap menghadapi perlawanan semua orang Armenia.

"Azerbaijan harus memahami bahwa dalam hal serangan militer yang dilancarkannya, itu akan menghadapi perlawanan semua orang Armenia, terlepas dari situasi politik dalam negeri di negara itu," tulis Ter-Petrosyan.

Kata-kata itu diambil dari pidatonya sendiri pada kongres kedua Gerakan Rakyat pada 2 Mei 2008.