Ilustrasi siswa sekolah menggunakan masker/Net
Penerapan sanksi denda bagi warga yang tidak menggunakan masker dalam berkegiatan akan diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sesuai dengan komitmen awal, yakni edukasi, teguran, dan terakhir pendisiplinan dengan denda.
“Kami akan melakukan pendisiplinan karena proses edukasi telah dilakukan, proses teguran telah dilakukan, sudah masuk sesuai komitmen kita yakni tahap ketiga yaitu pendisiplinan dengan denda,†ucap Emil, sapaan akrabnya, di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin (13/7).
Emil mengatakan, besaran denda mencapai Rp 100.000-Rp 150.000 bagi warga yang tidak disiplin memakai masker saat berkegiatan di luar rumah. Untuk kegiatan di dalam ruangan seperti di rumah tidak masuk kategori pelanggaran denda.
“Kalau mau pakai (di dalam rumah) untuk kewaspadaan silakan, tapi tidak masuk kategori. Yang diwajibkan itu di luar rumah, di tempat umum dengan pengecualian kalau dia sedang pidato seperti saya itu tidak harus. Kemudian sedang olahraga dengan kardio tinggi seperti lari kencang, sepeda kencang itu diizinkan dan sedang makan ruang publik itu juga diizinkan. Di luar itu akan ada denda,†katanya dilansir
Kantor Berita RMOLJabar.
Ia menyebut, penerapan denda ini akan dimulai pada tanggal 27 Juli mendatang.
“Selama 14 hari kami akan memfinalisasi sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga selama 14 hari kami beri kesempatan semua kantor-kantor, institusi-institusi untuk mewajibkan hal layak yang ada di institusinya menggunakan masker diedukasi,†jelasnya.
Untuk itu, dengan sosialisasi yang digelar sebelum penerapan, pihaknya berharap nantinya tidak banyak warga yang terkena denda di lapangan.
“Mudah-mudahan kami tidak berharap banyak yang kena denda, karena bukan tujuan kami mencari denda. Tidak perlu ada denda asal kedisiplinan itu ada. Tapi karena kita monitor laporan dari Pak Kapolda dan kita lihat sehari-hari orang sudah banyak cuek tidak menggunakan masker di tempat umum, maka opsi ke-3 setelah edukasi dan teguran masuklah denda, ini akan kita lakukan,†tuturnya.
Menurutnya, jika warga tidak mau atau tidak bisa membayar denda, maka kemungkinan ada opsi sanksi lain seperti kerja sosial atau kurungan.
“Pilihannya kalau tidak bisa membayar denda salah satu opsinya adalah kurungan atau kerja sosial yang sedang finalisasi atau disiapkan oleh Pak Kejati (Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat)†tandasnya.
