Dalam rangka peralihan manajemen pengelolaan CITES jenis Ikan, Kementerian Koordinator Maritim dan investasi (Marves) melakukan peninjauan lapangan ke tempat penangkaran Ikan Arwana di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Minggu (12/7).
Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin.
“Terkait kunjungan ini kita dalam peralihan antara kebijakan yang tadinya ikan arwana dikelola manajemennya oleh KLHK, sekarang dikelola oleh KKP. Secara prinsip perubahan regulasi dari KLHK ke KKP itu harus difinalkan supaya tidak terjadi dualisme regulasi,†kata Deputi Kemenko Marves Safri, Minggu (12/7)
Adapun keterkaitan Kemenko Marves dalam regulasi itu adalah sebagai kementerian yang mengoordinasikan KKP dan KLHK. Sehingga dalam hal ini Deputi Safri ingin mengetahui langsung kesiapan di lapangan mulai dari pembibitan, pembesaran, pembudidayaan, sampai proses ekspornya.
“Karena dia (ikan arwana) tidak bisa bebas dijual karena telah masuk Apendiks 1 CITES, ada standar yang harus dipenuhi dalam pengelolaannya, apalagi mau diekspor. Sehingga kita ingin tahu bagaimana prosesnya apakah sesuai kaidah yang diharapkan dan kita lihat prosesnya dan ini luar biasa,†ucapnya.
Untuk proses ekspor, Deputi Safri menjelaskan, untuk penangkaran di Kuala Kapuas ini sudah sesuai standar ekspor, yaitu salah satunya sudah menerapkan ketusuran melalui penanaman microchip untuk ikan yang akan dijual.
“Tadi juga sudah didemokan bagaimana menanamkan microchip ke ikan yang akan diekspor, sehingga ikan punya identitas untuk kita tahu dengan nomor seri itu ditangkap dari mana, jadi kalau ditemukan ikan ekspor tanpa microchip berarti kita perlu curiga ikan itu ilegal,†ujarnya.
Dengan demikian, semua ikan yang memiliki microchip itu dengan mudah dicek prosesnya saat dikarantina. Selain itu, sudah terseleksi dan telah mengikuti prosedur.
Safri menjelaskan bahwa Ikan arwana yang sudah menggunakan microchip berarti sudah memenuhi prosedur untuk diekspor, baik dari proses budidaya, pembesaran, dan administrasinya.
“Untuk ekspor arwana ini hambatan sampai saat ini masalah transportasi, karena kalau kekurangan transportasi mengakibatkan barang tidak bisa langsung diekspor. Kita harapkan pesawat kita putuskan misal seminggu sekali untuk pengiriman, jadi tidak perlu setiap hari, jadi lebih mudah difasilitasi,†ungkapnya.
“Ini sudah kita bicarakan dengan pihak maskapai Garuda dan beberapa pihak lain, lagi dibahas bagaimana detailnya, nanti secara teknis bisa kita laksanakan karena ini salah satu yang bisa menghasilkan tambahan devisa negara,†tutupnya.
