Politisi PAN, Guspardi Gaus/Net
Anggota Komisi II DPR RI , Guspardi Gaus mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan kompilasi penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
Data hingga tahun 2020, Guspardi mengatakan, tercatat kurang lebih 5 ribu kasus masalah pertanahan yang diadukan oleh masyarakat ke Kementerian ATR dan Komisi II DPR.
Namun demikian, Guspardi melanjutkan, jumlah angka itu bukan angka yang riil karena banyak terjadi duplikasi masalah yang sama.
Politisi PAN itu meminta Kementerian ATR/BPN menyusun ulang semua data yang valid harus dilakukan agar pemerintah dapat menyelesaikan sengketa tanah dengan teratur.
"Menurut saya perlu ada kompilasi data supaya jangan dikatakan tadi bahwa persoalan masalah yang ada dirangkum oleh komisi II bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah 5 ribu sebetulnya banyak duplikasi data," kata Guspardi dalam siaran persnya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/7).
Selain itu, Guspardi meminta pemerintah melakukan perbaikan data kasus tanah sesuai klasifikasi.
Menurutnya, jika sengketa tanah itu masuk dalam kategori perorangan maka harus dipisahkan dengan kasus yang berkaitan dengan perusahaan/badan usaha.
"Klasifikasi juga perlu untuk mengetahui mana (masalah) yang sifatnya perorangan, atau yang lebih sifatnya dengan kepentingan masyarakat banyak perlu kita lakukan klasifikasi itu. Di luar itu mungkin ada yang bersifat PT, selanjutnya agar dipetakan skala prioritasnya,†tandasnya.
