Berita

Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) gelar aksi di Kejaksaan Agung/Net

Hukum

Yusril: Kejaksaan Agung Harus Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Multiyears Kota Bekasi

JUMAT, 10 JULI 2020 | 13:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/7).

Dengan membawa tagline Korona (Korupsi Bikin Merana), mereka menuntut kejaksaan agung untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi APBD Kota Bekasi.

“Kami atas nama Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) meminta kepada Kejagung RI untuk untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi dana APBD Kota Bekasi dalam skandal proyek multiyears tahun anggaran 2017,” ujar koordinator lapangan Grasi, Yusril Nager dalam keterangannya, Jumat (10/7)


Kata Yusril, Grasi meminta agar pihak Kejagung juga melakukan pemanggilan lanjutan para pejabat Kota Bekasi terkait yang di indikasi melakukan tindakan koruptif.

Selain itu, mereka menuntut untuk segera diumumkan laporan kemajuan (Lapju) atas pemanggilan para pejabat yang sudah di lakukan.

“Seperti yang kita ketahui saat ini, sebanyak lima paket proyek besar multiyears yang berasal dari dana APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2017 telah disasar oleh Kejaksaan Agung, karena disinyalir salah satu modus penggangsiran APBD melalui proyek multiyears tersebut, patut diduga dengan rekayasa dan banyak melanggar aturan,” katanya.

Menurut Yusril, proyek multiyears yang menelan anggaran hampir Rp 300 miliyar adalah proyek yang penuh rekayasa antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD.

“Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek multiyears. Anggaran yang dialokasikan untuk 5 paket kegiatan proyek multiyears tersebut sarat kejanggalan,” bebernya.

Dalam aksinya, Grasi juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda besar dan program kerja unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres RI Maruf Amin, yang tertuang dalam butir keempat Nawacita.
 
“Kami menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya