Pemberontakan warga Palestina di Yerusalem/Reuters
Rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat, Palestina bisa menjadi preseden yang buruk bagi masa depan perdamaian Palestina.
Bahkan tidak menutup kemungkinan bawhwa aneksasi itu akan memicu pemberontakan habis-habisan dari warga Palestina, yang dikenal dengan istilah intifada.
Untuk diketahui, dalam konteks konflik Israel-Palestina, intifada merupakan gerakan perlawanan untuk merebut kembali tanah Palestina dari Israel.
"Ketika segala sesuatunya bergejolak dan menjadi intifada sepenuhnya, kita akan melihat kombinasi kekuatan antara Gaza dan Tepi Barat," kata penasihat senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yakni Nabil Shaath, kepada
France24 belum lama ini da dikabarkan ulang
Russia Today (Sabtu, 5/7).
Dia bahkan menilai bahwa jika sampai terjadi "intifada ketiga", Palestina akan menerima dukungan luas dari dunia Arab.
Sebagai informasi, sepanjang sejarah Israel-Palestina, telah terjadi dua kali intifada. Intifada pertama dimulai tahun 1987 dan berakhir tahun 1993 dengan Persetujuan Damai Oslo.
Sementara intifada kedua atau dikenal juga sebagai intifada Al-Aqsa terjadi pada tahun 2000, ketika Perdana Menteri Israel pada saat itu, Ariel Sharon dan rombongan sekitar 1.000 pasukan bersenjata memasuki lingkungan Masjid Al-Aqsa. Intifadah ini berakhir pada 8 Februari 2005 setelah kedua pihak setuju berdamai.
Kini, di tengah ketegangan yang semakin meningkat di Tepi Barat dengan aneksasi yang dilakukan oleh Israel, membuat acaman "intifada ketiga" ada di depan mata.
Indikasi menuju hal tersebut bahkan sudah bermunculan. Pekan lalu, dua faksi di Palestina, yakni Hamas dan Fatah, berjanji untuk melakukan kampanye bersama melawan rencana aneksasi Israel.
Sebelumnya, Abbas juga menarik diri dari perjanjian keamanan dengan Israel atas perampasan tanah yang akan datang. Hal itu menghilangkan hambatan hukum yang menghalangi mereka yang mau mengambil bagian dalam perlawanan anti-Israel.
Rencana aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat oleh Israel semula akan dijalankan mulai 1 Juli lalu. Namun target itu meleset karena Israel tidak dapat "mengamankan" sanksi formal untuk perampasan tanahnya dari Washington.
