Berita

Presiden RI, Joko Widodo dan Presiden China, Xi Jinping/Net

Dunia

Soal Multi-Track Diplomacy, Ahli: Indonesia Harus Bereskan Halaman Belakang Politik Luar Negeri

MINGGU, 05 JULI 2020 | 16:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, semakin penting juga peran dan fungsi multi-track diplomacy.

Dijelaskan oleh Dosen Senior Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Evi Fitriani, diplomasi memiliki tiga track.

Track 1 terkait dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Track 2 terkait dengan akademisi hingga pengusaha. Dan Track 3 dilakukan seperti mahasiswa, organisasi, dan lain sebagainya.


Menurut Evi, salah satu negara yang menjadi contoh dalam multi-track diplomacy adalah China.

"China sangat bagus di situ. Ketika Presiden Xi Jinping punya BRI (Belt and Road Initiatives), akademisinya semua mendukung, mahasiswanya (mendukung)," ujar Evi dalam diskusi virtual "Membaca Diplomasi Indonesia" pada Minggu (5/7).

"Saya pernah mengajak beberapa mahasiswa China ke UI , mereka dengan gigih mempertahankan BRI ini," lanjutnya.

Evi mengatakan, kesatuan dan konsistensi antara aktor negara dan non negara dalam multi-track diplomacy sangat penting. Namun, ia juga menyadari, sulit bagi sebuah negara demokrasi untuk melakukan hal tersebut.

"Itu tantangan kita, bagaimana Kemlu, Indonesia secara umum, mensosialisasikan halaman belakang politik luar negerinya dengan sasaran diplomasinya," tekan Evi.

Sebelumnya, Evi mencoba meluruskan pernyataan dari Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.

Bima mengungkap, ia sebagai pemerintah daerah kerap membentuk jaringan internasional dengan daerah-daerah di negara-negara lain dalam bentuk Track 2. Namun, ia mengeluh karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Track 1.

Meluruskan hal tersebut, Evi mengatakan, Bima adalah bagian dari Track 1, yaitu pemerintah itu sendiri.

"You are the government (Anda adalah pemerintah," tekan Evi.

Selain Evi dan Bima, diskusi tersebut juga menghadirkan jurubicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah; Ketua Umum JMSI sekaligus CEO RMOL Network, Teguh Santosa; Perwakilan UNDP, Siprianus Bate Soro; Alumni Australian National University, Theodore Weohua; sastrawan Okky Madasari; Dewan Ahli Perhumas, Nia Sarinastiti; dan staf KBRI Washington, Theodorus Satrio Nugroho.

Diskusi tersebut diikuti oleh lebih dari 100 peserta dengan dimoderatori oleh Ketua Umum PPI, Velix Wanggai.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya