Diskusi kebijakan strategis "Papua: Meluruskan Masa Lalu, Menatap Masa Depan"/Ist
Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Strategic Policy Discussion dengan temam "Papua: Meluruskan Masa Lalu, Menatap Masa Depan".
Acara itu adalah upaya menjalankan komitmen Presiden Joko Widodo untuk Papua secara komprehensif.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Primowardani, mengatakan komitmen Jokowi ditunjukkan dengan seringnya Kepala negara berkunjung ke pulau paling timur Indonesia.
"Sejak menjabat pada periode pertama maupun periode kedua ini, Bapak Presiden sudah sebelas kali mengunjungi Tanah Papua,†jelas Jaleswari Primowardani saat membuka diskusi.
Lebih lanjut Jaleswari mengatakan, komitmen Jokowi dibuktikan dengan dikeluarkannya Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dalam Perpres itu seluruh kementerian/lembaga ditugaskan merumuskan langkah terobosan guna mengatasi kesenjangan pembangunan di kedua provinsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kementerian PPN/Bappenas sebagai yang ditugaskan menyusun Rencana Aksi Inpres 9/2017 telah menjalankan fungsinya dengan baik dan berkoordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk kesejahteraan masyarakat di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat,†pungkas Jaleswari.
Diskusi Kebijakan Strategis Papua ini bertujuan, membahas dinamika geopolitik internasional pada 1950-an hingga 1960-an yang melatarbelakangi konteks sejarah integrasi Irian Barat.
Kedua membahas pertimbangan hukum internasional dalam konteks sejarah integrasi Irian Barat, khususnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau
the Act of Free Choice pada 1969.
Tujuan ketiga, diadakan forum itu untuk membahas konteks sosio-kultural Irian Barat dalam konteks relasi sosial dengan daerah-daerah di Indonesia. Termasuk membahas agenda HAM, mediasi, dan proses rekonsiliasi. Yang terakhir membahas kerangka dan proses pembangunan perdamaian.
“Dari sisi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki sejumlah strategi dan pendekatan baru, baik dalam kerangka menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 maupun RPJMN 2020-2024, termasuk Inpres 9/2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat," jelas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi.
