Beathor: Wantimpres Harus Dibersihkan, Jokowi Jangan Lagi Kecolongan

Kejaksaan Agung diminta untuk mengusut dugaan keterlibatan bos Mayapada Group Dato Sri Tahir dalam kasus korupsi PT Asiransi Jiwasraya.

Permintaan itu disampaikan dengan tegas oleh anggota Komisi III Benny Kabur Harman dari Partai Demokrat dalam rapat dengar pendapat antara Panitia Kerja Jiwasraya di Komisi III dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono, Kamis (2/7).

Anggota Panja Jiwasraya lainnya, Arteria Dahlan dari PDI Perjuangan, mengatakan, pihaknya mengantongi jejak digital yang memperlihatkan kedekatan Dato Sri Tahir yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan salah seorang tersangka kasus ini, Benny Tjokro.

Jampidsus Ali Mukartono dalam rapat itu berjanji akan terus mengembangkan kasus yang merugikan negara sebesar 16,8 triliun ini.

Dari luar gedung parlemen, politisi PDIP lainnya, Beathor Suryadi, mengatakan, Presiden Jokowi dan Ketua Wantimpres Wiranto harus turun tangan membersihkan lembaga itu dari penyamun.    

“Wantimpres bukan sarang penyamun,” ujar Beathor dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 3/7).

Menurut Beathor bukan baru kali ini Jokowi “kecolongan”. Orang dekat alm. Taufiq Kiemas ini mencontohkan, di bulan Agustus tahun lalu Jokowi kecolongan saat memberikan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada Theodore Permadi Rachmat alias Teddy Rachmat pemilik PT Adaro Energy Tbk.

Beathor mengatakan, Adaro menyerobot lahan warga Tabalong di Kalimantan Selatan.

“Teddy Rahmat belum melunasi pembayaran tanah warga yang bersertifikat,” ujar Beathor sambil mengatakan dia memiliki bukti-bukti kuat mengenai hal ini.

“Padahal sertifikat lahan milik rakyat adalah satu diantara program prioritas Presiden Jokowi,” sambungnya sambil menambahkan pemilik PT Adaro yang lain adalah keluarga Erick Thohir yang sekarang menjadi Menteri BUMN

“Jadi kemana nawacita Jokowi yang katanya pro rakyat itu?” tanya dia lagi.