Berita

Warga minoritas Uighur di Xinjiang, China/Net

Dunia

Peneliti Jerman: China Sterilisasi Hingga Aborsi Paksa Wanita Uighur Untuk Tekan Populasi

SELASA, 30 JUNI 2020 | 08:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah China dilaporkan telah melakukan berbagai upaya untuk menekan populasi etnis Uighur dan minoritas lainnya. Upaya-upaya tersebut seperti sterilisasi paksa hingga aborsi.

Melansir CNA, laporan tersebut diungkapkan oleh seorang peneliti Jerman, Adrian Zenz pada Senin (29/6). Di mana ia mengatakan, para wanita Uighur dianca, akan diinternir di kamp jika menolak untuk menggugurkan kandungannya yang melebihi kuota kelahiran, dua anak.

Zenz mengungkap, wanita Uighur dipasangi alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD meski belum memiliki dua anak. Bahkan beberapa wanita dipaksa untuk mendapatkan operasi sterilisasi.


Mantan tahanan kamp mengurai, mereka diberi suntikan untuk menghentikan menstruasi atau menyebabkan pendarahan yang tidak biasa, sesuai dengan efek obat-obatan KB.

Laporan tersebut Zenz ungkap dari dokumen publik yang ia temukan ketika menjelajahi internet China untuk kamp-kamp yang selama ini diselidiki oleh PBB.

Dari dokumen tersebut, wanita di beberapa komunitas minoritas desa sering menerima tes ginekologi dan tes kehamilan selama dua bulan sekali dari pejabat kesehatan setempat.

Upaya China untuk menekan populasi Uighur juga dibuktikan dari turunnya pertumbuhan di bawah rata-rata di Kabupaten Xinjiang antara 2017 hingga 2018.

Dalam laporannya, Zenz mengatakan, China tampak menggunakan kontrasepsi secara paksa sebagai bagian dari rencana dominasi etno-rasial.

"Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius apakah kebijakan Beijing di Xinjiang mewakili, dalam hal mendasar, apa yang mungkin dicirikan sebagai kampanye demogaris genosida sesuai definisi PBB," paparnya.

China selama ini dituding telah mengarantina lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas lainnya di kamp-kamp pendidikan ulang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya