Berita

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani/Net

Politik

Gerindra: Untuk Jaga Kualitas SDM, Pemerintah Perlu Beri Internet Gratis Bagi Pelajar

SENIN, 29 JUNI 2020 | 21:14 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Partai Gerindra mendorong pemerintah memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri.

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar daring atau online selama masa pandemik virus corona baru  atau Covid-19.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Partai Gerindra akan memperjuangkan subsidi kuota internet bagi para siswa yang kini harus belajar di rumah.


Sebab diketahui, sesuai Surat Edaran 15/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, seluruh siswa harus belajar di rumah hingga awal tahun 2021 mendatang.

“Kami Partai Gerindra akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” tegas Ahmad Muzani kepada wartawan, Senin (29/6).

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menjelaskan, mutu pendidikan di Indonesia berada dalam ancaman. Hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar melalui internet mengalami banyak hambatan, mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.

“Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” jelasnya.

Dia pun mengingatkan prioritas Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju. Prioritas tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Sehingga, pendidikan merupakan kunci pembangunan SDM. Namun, akses pendidikan sebagian anak bangsa mengalami hambatan selama pandemik Covid-19.

"Pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan SDM dalam suasana Covid-19 ini menjadi terhambat, karena seluruh proses pendidikan berhenti. Tidak ada pembelajaran langsung," pungkasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya