Berita

The Rolling Stones/Net

Hiburan

Tak Rela Lagunya Dipakai Saat Kampanye, Rolling Stones Peringatkan Trump: Ada Konsekuensi Hukumnya

MINGGU, 28 JUNI 2020 | 09:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Band rock ternama asal Inggris, The Rolling Stones, telah memberikan peringatan kepada Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk tidak lagi menggunakan lagu-lagunya saat kampanye.

Peringatan tersebut disampaikan melalui sebuah pernyataan The Rolling Stones yang dipublikasikan melalu Deadline.com pada Sabtu (27/6) dan dikutip Sputnik.

"Ini bisa menjadi yang terakhir kalinya Presiden Donald Trump menggunakan lagu-lagu Stones. Rolling Stones akan mengambil langkah lebih lanjut jika lagu-lagu kami digunakan di salah satu kampanye politiknya (Trump) di masa depan," ujar Rolling Stones.


"Tim hukum The Stones bekerja dengan BMI (Broadcast Music Inc.). BMI telah memberi tahu kampanye Trump atas nama Stones bahwa penggunaan lagu-lagu mereka secara tidak sah merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi. Jika Donald Trump mengabaikannya, maka ia akan menghadapi tuntutan hukum karena melanggar embargo dan memainkan musik yang belum dilisensikan," paparnya.

Sehari sebelumnya, Jumat (26/6), BMI telah menghubungi anggota tim kampanye Trump dan membeberkan keberatan dari pihak Rolling Stones.

"BMI telah menerima keberatan dan mengirim surat pemberitahuan untuk menghapus karya-karya Rolling Stones dari lisensi kampanye, serta memberi tahu kampanye bahwa setiap penggunaan komposisi musik ini di masa depan akan melanggar perjanjian lisensi dengan BMI ", papar jurubicara BMI.

Sebelumnya, Trump telah menggunakan lagi "You Can't Always Get What You Want" dalam kampanyenya.

Selain Rolling Stones, beberpaa penyanyi terkenal lainnya seperti Elton John, Adele, Rihanna, Panic! At the Disco, dan Queen juga telah mengajukan keberatan yang sama.

Sementara itu, Trump dijadwalkan akan melawan saingannya, Joe Biden, dalam pemilihan Presiden AS pyang berlangsung pada 3 November.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya