Berita

Wapres RI, KH Maruf Amin/Net

Politik

Tangani Corona, Jokowi Harus Perankan Maruf Amin Untuk Tenangkan Umat

KAMIS, 25 JUNI 2020 | 13:04 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo diminta memberikan ruang yang lebih luas kepada Wakil Presiden yang juga Ketua MUI, Maruf Amin dalam menanganai pandemi virus corona baru (Covid-19).

Pengamat politik yang Direktur Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir berpendapat, di  tengah pandemik Covid-19 yang eskalasinya masih tinggi, Maruf Amin harus diberi ruang untuk tampil menenangkan publik.

Wempy Hadir menilai ada 3 sosok penting dalam diri Maruf Amin, yakni sebagai Wakil Presiden, Ketua MUI dan ulama besar.


Dengan memiliki tiga sosok kuat itu, Wempy meyakini akan berpengaruh saat mengimbau umat agar bersama-sama menanggulangi virus asal kota Wuhan, China itu.

"Ketokohannya akan berpengaruh dan bermanfaat memberia imbauan pada umat agar tidak terlena ke Corona yang eskalasinya masih tinggi. Pak Maruf Amin harus sring tampil meyakinka publik," demikian kata Wempy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/6).
 
Wempy tidak sependapat kalau selama ini Wapres dianggap tidak diberi beban kerja oleh Presiden Jokowi. Ia menilai pasti ada pembagian peran diantara keduanya yang tidak ditampilkan di publik.

Ia mengaku tidak heran jika sorotan media terhadap Jokowi lebih massif ketimbang Wakilnya. Meski demikian, dalam situasi seperti saat ini posisi Wapres sebagai ketua MUI harus bener-benar ditonjolkan.

"Publik kita kesetiaan pada ulama itu begitu tinggi, jauh lebih patuh ketimbang politisi dan sebagainya. Kemarin demo di depan DPR yang tidak mengindahkan protokol Corona sangat berisiko. kalau Pak Makruf menjalankan perannya, kegiatan kerumunan yang berbahaya akan mungkin dikurangi," tandas Wempy.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya