Berita

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), Yusuf Martak/RMOL

Politik

Yusuf Martak: Kami Sudah Melek Dan Tahu Inisiator RUU HIP, Kawal Terus!

RABU, 24 JUNI 2020 | 20:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan pimpinan DPR RI yang mengakomodasi tuntutan Aliansi Nasional Anti Komunisme (ANAK) NKRI terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) disambut positif Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), Yusuf Martak.

“Intinya kami menginginkan menghentikan pembahasan RUU ini. Bukan hanya sekadar menunda, tapi alhamdulillah pada akhir pembahasan, para wakil DPR berjanji akan menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada,” kata Yusuf Martak usai rapat tertutup bersama tiga pimpinan DPR RI, di lantai IV Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Menurutnya, saat ini bola ada di tangan pemerintah. Namun sayangnya, ia melihat pemerintah belum benar-benar bersikap transparan dan tegas meski beberapa waktu lalu melalui Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut pembahasan ditunda.


“Karena sekarang ada di pemerintah, lucunya beberapa hari lalu pemerintah menyatakan ada di DPR. Nanti, kalau sudah masuk di pemerintah, pemerintah akan menunda, jadi masih mau main kucing-kucingan,” sesalnya.

Dia mengatakan akan mengawal DPR untuk tidak membahas RUU kontroversial tersebut lantaran adanya upaya dari pihak komunisme yang mencoba menyusupi Pancasila.

“Insya Allah, kami sudah melek, kami sudah tahu semua dan kami sudah tahu siapa-siapa inisiatornya. Insya Allah, kami tidak akan menghentikan (demo) dan kami akan mengawal terus,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya