Berita

Politisi PDIP, Adian Napitupulu/Net

Politik

Adi Prayitno: Adian Napitupulu Harus Perjelas Kapasitasnya Untuk Kritik Erick Thohir

SELASA, 23 JUNI 2020 | 17:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kritik politisi PDI Perjuangan pada Menteri BUMN Erick Thohir patut dipertanyakan dalam kapasitasnya sebagai siapa.

Adian Napitupulu adalah anggota Komisi I DPR RI, sedangkan Kementerian BUMN adalah mitra kerja dari Komisi VII DPR.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesa Adi Prayitno menyebutkan, harus diperjelas dalam kapasitas apa kritik Adian pada Erick soal perbandingan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3500 triliun.


“(Kritik) itu atas nama siapa, atas nama DPR, partai atau pribadi. Karena selama ini Adian ini melekat sebagai seorang pejabat negara dan sebagai aktivis partai,” ujar Adi Prayitno, Selasa (23/6).

Adi menyayangkan, cara-cara yang dilakukan Adian itu bukan cerminan pejabat negara yang dibatasi oleh tugas, pokok dan fungsinya.

Menurutnya, cara mengkritik yang digunakan oleh Adian melalui surat terbuka, rilis-rilis atau pernyataan sikap yang disebarkan kepada khalayak ramai serta media merupakan gaya seorang aktivis jalanan atau extra parlementer bukan memanfaatkan fungsinya sebagai anggota dewan.

“Adian tidak bisa menggunakan cara-cara aktivis, menggunakan cara-cara extra parlementer untuk mengkritik Erick Thohir gunakan saja fungsinya sebagai anggota dewan,” jelasnya.

Akademiisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, dalam konteks hubungan legislatif dan eksekutif ada instrumen sendiri dalam bernegara.

Contohnya, jika didapat permasalahan kebijakan pemerintah, Adian sebagai anggota DPR bisa melakukan undangan secara formal misalnya seperti rapat dengar pendapat (RDP).

“Adian kalau mau mengkritik Erick, untuk mempertanyakan sejumlah hal karena dia anggota dewan ya panggil Erick Thohir ke DPR, kalau Adian tidak bisa langsung bisa melalui perwakilan partai PDIP biar jelas dan jauh lebih elegan,” terangnya.

Sebelumya, staf khusus BUMN Arya Sinulingga menanggapi kritik Adian Napitupulu yang menyebutkan utang BUMN mencapai Rp 5.600 triliun.

Menurutnya, data yang dikeluarkan Adian tidak tepat dan menyarankan Adian untuk berkoordinasi dengan komisi VI DPR RI agar memahami data yang benar.

"Bang Adian mungkin bisa berkoordinasi juga dengan teman-teman di Komisi VI supaya dapat data yang pas," kata Arya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya