Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net

Politik

PKI Vs Kadrun, Posisi Arief Poyuono Dikabarkan Menguat

SENIN, 22 JUNI 2020 | 23:09 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Manuver sekelompok politisi Partai Gerindra yang ingin menggusur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dipastikan kandas.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, Ketua Umum yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak tertarik  “mengadili” Arief Poyuono lewat Mahkamah Kehormatan Partai.

Oleh sementara kalangan di Gerindra, pernyataan Arief Poyuono bahwa isu kebangkitan komunisme dan PKI dimainkan kelompok kadrun dianggap menciderai partai. Pernyataan itu pun dikhawatirkan memberi kesan Gerindra cenderung permisif dengan kebangkitan komunisme dan PKI.


Di sisi lain, menurut informasi yang diterima redaksi itu, Prabowo kelihatannya memahami bahwa pernyataan itu disampaikan Arief Poyuono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Belum lagi pada faktanya pernyataan itu disampaikan Arief Poyuono di kantornya di bilangan Cikini, Jakarta Pusat.

Selain itu, Prabowo juga disebutkan memahami bahwa dengan menyampaikan hal itu Arief Poyuono sebenarnya sedang mengingatkanseluruh elemen bangsa untuk bersatu menghadapi pandemi Covid-19. Bukan malah sebaliknya, terpecah belah oleh isu usang.

“Yang mengusulkan Mahkamah Kehormatan untuk menggusur atau setidaknya mengadili Arief Poyuono kelihatannya akan gigit jari,” ujar seorang pengurus teras Partai Gerindra yang tidak ingin disebutkan namanya.

Adapun Arief Poyuono kepada redaksi beberapa saat lalu kembali mengatakan dirinya yakin Prabowo Subianto tahu bahwa apa yang sedang dia kerjakan adalah untuk kebaikan bersama.

“Pak Prabowo dan Gerindra adalah bagian dari pemerintah. Sudah menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan semua elemen masyarakat agar bersatu menghadapi era pandemi. Jangan mau dipecah belah dan diadu domba,” demikian Arief Poyuono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya