Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net

Politik

PKI Vs Kadrun, Posisi Arief Poyuono Dikabarkan Menguat

SENIN, 22 JUNI 2020 | 23:09 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Manuver sekelompok politisi Partai Gerindra yang ingin menggusur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dipastikan kandas.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, Ketua Umum yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak tertarik  “mengadili” Arief Poyuono lewat Mahkamah Kehormatan Partai.

Oleh sementara kalangan di Gerindra, pernyataan Arief Poyuono bahwa isu kebangkitan komunisme dan PKI dimainkan kelompok kadrun dianggap menciderai partai. Pernyataan itu pun dikhawatirkan memberi kesan Gerindra cenderung permisif dengan kebangkitan komunisme dan PKI.

Di sisi lain, menurut informasi yang diterima redaksi itu, Prabowo kelihatannya memahami bahwa pernyataan itu disampaikan Arief Poyuono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Belum lagi pada faktanya pernyataan itu disampaikan Arief Poyuono di kantornya di bilangan Cikini, Jakarta Pusat.

Selain itu, Prabowo juga disebutkan memahami bahwa dengan menyampaikan hal itu Arief Poyuono sebenarnya sedang mengingatkanseluruh elemen bangsa untuk bersatu menghadapi pandemi Covid-19. Bukan malah sebaliknya, terpecah belah oleh isu usang.

“Yang mengusulkan Mahkamah Kehormatan untuk menggusur atau setidaknya mengadili Arief Poyuono kelihatannya akan gigit jari,” ujar seorang pengurus teras Partai Gerindra yang tidak ingin disebutkan namanya.

Adapun Arief Poyuono kepada redaksi beberapa saat lalu kembali mengatakan dirinya yakin Prabowo Subianto tahu bahwa apa yang sedang dia kerjakan adalah untuk kebaikan bersama.

“Pak Prabowo dan Gerindra adalah bagian dari pemerintah. Sudah menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan semua elemen masyarakat agar bersatu menghadapi era pandemi. Jangan mau dipecah belah dan diadu domba,” demikian Arief Poyuono.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya