Berita

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Bisnis

Agresif Dalam Berinvestasi, Menko Luhut: Tiongkok Mematuhi Apa Yang Kita Berikan

SENIN, 22 JUNI 2020 | 13:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Nilai investasi asing langsung (foreign direct investment) Tiongkok ke Indonesia periode Januari-September 2019 melonjak 81 persen menjadi 31 miliar dolar AS atau setara Rp.46,39 triliun. Sedangkan proyeknya meningkat 28 persen menjadi 1.619 proyek dalam periode selanjutnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Tiongkok merupakan salah satu negara yang cukup agresif dalam berinvestasi, dan tidak bisa seluruh negara melupakan Tiongkok.

Terlebih situasi saat ini, perekonomian nasional lumpuh akibat Covid-19 sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai negara untuk mendukung ekonomi nasional.


"Kemudian, perkiraan dampak Covid-19 terhadap Indonesia, itu dapat di Tiongkok, Tiongkok ini kadang kita nyinyir lihat Tiongkok, tapi Tiongkok itu 18 persen mengontrol ekonomi dunia, suka tidak suka kita enggak bisa ignore keberadaan dia, nah ini punya dampak, apalagi jarak kita dekat dengan dia," ujar Luhut saat rapat bersama Banggar DPR, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/6).

Tiongkok yang memiliki agresivitas dalam melakukan investasi sebesar 100 persen. Oleh karena itu, guna memasukkan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia, maka Luhut mengatakan harus diperlukan pendekatan yang lebih harmonis.

"Sehingga kita harus memelihara dalam soft power antara bagaimana kita berhubungan dengan Timteng, bagaimana dengan Tiongkok, bagaimana dengan Amerika," katanya.

Dia menegaskan bahwa Tiongkok telah sepakat mematuhi kriteria investasi yang diberikan oleh Indomesia. Sehingga Luhut meyakinkan bahwa Indonesia tidak didikte dengan Tiongkok.

"Kedua dengan Tiongkok, saya pikir investasi terus meningkat dan mereka mematuhi saya ulangi mematuhi kriteria yang kita berikan. Jadi dia tidak sekadar masuk," paparnya.

Adapun 5 kriteria investasi untuk masuk Indonesia: harus bawa first class technology; harus teknologi transfer; harus added value; harus melakukan b to b untuk menghindari deperated; dan harus menggunakan tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya