Berita

Rapat paripurna DPR yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani/RMOL

Politik

Sri Mulyani: Pemerintah Berencana Transformasikan Subsidi Menjadi Bansos

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 18:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Parlemen meminta pemerintah mengenai pentingnya belanja negara utamanya dalam mendukung efektivitas penanganan virus corona baru (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, peran belanja negara menjadi sangat krusial dalam merespons dampak pandemik Covid-19 baik untuk mendukung upaya pemulihan dan reformasi dalam berbagai bidang.

Reformasi dalam berbagai bidang tersebut, kata Sri Mulyani, antara lain bidang kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan serta dukungan pada dunia usaha, UMKM, mendorong penguatan ketahanan pangan, pertanian, dan pemerintah tetap konsisten melanjutkan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi.


“Tahun 2021 diharapkan menjadi momentum transisi menuju normal pasca pandemik Covid- 19 serta secara bertahap dapat menyelesaikan tantangan fundamental yang dihadapi Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/7).

Menanggapi pandangan F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PKS, F-PAN, dan F- PPP terkait kebijakan subsidi.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan pandangan perlunya transformasi belanja subsidi menjadi Bansos. Transformasi belanja subsidi menjadi Bansos merupakan salah satu upaya yang bisa ditempuh dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penerimanya.

Menkeu dua periode ini menambahkan, pemerintah telah menyadari bahwa mekanisme penyaluran subsidi yang diberikan dalam bentuk komoditas (subsidi selisih harga) rentan untuk salah sasaran karena sifatnya yang bisa dibeli/dikonsumsi oleh semua orang.

“Salah satu program yang sudah terealisasi adalah diubahnya subsidi raskin menjadi bantuan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah berencana melanjutkan reformasi ini melalui transformasi subsidi lainnya menjadi bansos,” ujarnya.

“Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa transformasi ini harus dilakukan secara berhati-hati dan bertahap untuk menghindari adanya gejolak sosial dan memastikan transisi yang lebih mulus,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

Jaminan Kesehatan 11 Juta Orang Dicabut Bikin Ketar-ketir

Senin, 09 Februari 2026 | 01:29

MKMK Tak Bisa Batalkan Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

Senin, 09 Februari 2026 | 01:11

Baznas-Angkasa Malaysia Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid

Senin, 09 Februari 2026 | 01:01

Kata Pengantar Buku, YIM: Keadilan yang Memulihkan Hak

Senin, 09 Februari 2026 | 00:35

Bahlil Takut Disebut Pengkhianat soal Prabowo-Gibran Dua Periode

Senin, 09 Februari 2026 | 00:32

Tradisi Jual Beli Istri di Eropa, Budaya Rakyat Abad ke-17 sampai ke-20

Senin, 09 Februari 2026 | 00:09

Sakit Jokowi Dicurigai cuma Sandiwara

Minggu, 08 Februari 2026 | 23:27

Prestasi Timnas Futsal Jadi Kebanggaan Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 23:22

Delegasi Indonesia Paparkan Konsep Diplomasi Humanis di YFS 2026 Jenewa

Minggu, 08 Februari 2026 | 23:05

Selengkapnya