Berita

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima/Net

Politik

DPR Diminta Tunda RUU HIP, Aria Bima: Ini Lucu, Seolah-olah Lepas Tangan Dan Menyalahkan Beberapa Partai

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 18:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan pembahasan RUU HIP agar dipertimbangkan kembali untuk dibahas oleh parlemen.

Pasalnya, RUU tersebut telah mengundang berbagai penolakan dari banyak kalangan masyarakat baik akademisi maupun organisasi.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima menolak hal tersebut, lantaran sejak semula RUU HIP ini diminculkan telah disepakati untuk dibahas di DPR. DPR sebagai pengusul munculnya pembahasan RUU HIP bakal dianggap tidak konsisten jika ditunda untuk dibahas.


"Ini kan lucu, dari proses di Baleg pandangan dari masing-masing poksinya sudah memberikan pandangan-pandangan, setujui dibawa ke rapat paripurna, saya ikut hadir di sini juga tidak ada yang memberikan catatan-catatan," ujar Aria Bima di sela-sela rapat paripurna DPR, Kamis (18/6).

Dengan tidak adanya catatan oleh seluruh fraksi di DPR mengenai pembahasan RUU HIP, Aria Bima menilai bahwa hal ini akan dianggap publik bagian dari lepas tangan parlemen dan menyalahkan partai tertentu saja.

"Seolah-olah, kemudian di publik lepas tangan begitu saja, dengan menyalahkan beberapa orang atau beberapa partai saja. Ini yang saya sangat sayangkan jangan begitu dong," katanya.

Menurutnya, jika parlemen sudah memberikan inisiatif untuk membahas suatu rancangan undang-undang maka harus dilaksanakan jangan berhenti di tengah jalan.

"Kalau sudah inisiatif DPR, kalau toh akan kita anulir, kita bahas kembali. Saya mohon pada pimpinan, untuk kembalikan kepada proses jalannya persidangan, bagaimana UU perlu dimatanglan kembali, perlu dicermati lagi, atau dibahas dengan mengundang semua yang keberatan dalam RDP oleh panja atau pansus yang akan dibentuk,saya sepakat dengan Pak Aboe untuk dengar masukan yang ada," tegas Aria Bima.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya