Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima/Net
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan pembahasan RUU HIP agar dipertimbangkan kembali untuk dibahas oleh parlemen.
Pasalnya, RUU tersebut telah mengundang berbagai penolakan dari banyak kalangan masyarakat baik akademisi maupun organisasi.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima menolak hal tersebut, lantaran sejak semula RUU HIP ini diminculkan telah disepakati untuk dibahas di DPR. DPR sebagai pengusul munculnya pembahasan RUU HIP bakal dianggap tidak konsisten jika ditunda untuk dibahas.
"Ini kan lucu, dari proses di Baleg pandangan dari masing-masing poksinya sudah memberikan pandangan-pandangan, setujui dibawa ke rapat paripurna, saya ikut hadir di sini juga tidak ada yang memberikan catatan-catatan," ujar Aria Bima di sela-sela rapat paripurna DPR, Kamis (18/6).
Dengan tidak adanya catatan oleh seluruh fraksi di DPR mengenai pembahasan RUU HIP, Aria Bima menilai bahwa hal ini akan dianggap publik bagian dari lepas tangan parlemen dan menyalahkan partai tertentu saja.
"Seolah-olah, kemudian di publik lepas tangan begitu saja, dengan menyalahkan beberapa orang atau beberapa partai saja. Ini yang saya sangat sayangkan jangan begitu dong," katanya.
Menurutnya, jika parlemen sudah memberikan inisiatif untuk membahas suatu rancangan undang-undang maka harus dilaksanakan jangan berhenti di tengah jalan.
"Kalau sudah inisiatif DPR, kalau toh akan kita anulir, kita bahas kembali. Saya mohon pada pimpinan, untuk kembalikan kepada proses jalannya persidangan, bagaimana UU perlu dimatanglan kembali, perlu dicermati lagi, atau dibahas dengan mengundang semua yang keberatan dalam RDP oleh panja atau pansus yang akan dibentuk,saya sepakat dengan Pak Aboe untuk dengar masukan yang ada," tegas Aria Bima.
