Webinar bertajuk "Ketahanan Sosial Ekonomi Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru" yang diselenggarakan Divisi Humas Polri/Net
Kebijakan dari setiap kementerian/lembaga dalam kaitannya dengan new normal harus terintegrasi. Sehingga, menekan potensi masalah dalam teknis saat penerapan di lapangan.
Begitu dikatakan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam webinar bertajuk "Ketahanan Sosial Ekonomi Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru" yang diselenggarakan Divisi Humas Polri di Jakarta, Kamis (18/6).
“Di samping itu implementasi kebijakan harus konsisten. Pasalnya inkonsistensi akan mengundang reaksi yang pada gilirannya dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,†kata Argo.
Webinar juga menghadirkan pembicara diantaranya, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Daniel Tahimonang, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa, Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Chairil Abidin dan dosen dari Universitas Nasional (Unas) Rusman Ghazali.
Irjen Argo meyakini, tatanan kehidupan baru jika diterapkan dengan penuh disiplin akan membangun keseimbangan. Di mana kesehatan tetap terjaga, ekonomi bergerak naik, dan tatanan sosial menjadi semakin kondusif.
Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Daniel Tahimonang memperkirakan hingga Desember 2020 harga dan stok pangan nasional relatif aman.
"Kecuali gula pasir, bawang putih, dan daging pemerintah akan menutup kebutuhan dalam negeri dengan impor," kata Daniel.
Menurut Daniel, impor terhadap ketiga bahan pangan itu perlu dilakukan karena produksi yang ada tidak bisa memenuhi konsumsi lokal.
Namun demikian, Daniel memperkirakan impor ketiga bahan pangan itu tidak akan mengakibatkan gejolak harga.
"Kami pantau sejak awal Ramadhan, masa pandemik corona baru hingga
new normal tidak ada gejolak harga 11 atau 13 bahan pangan," ungkapnya.
Diakuinya sempat terjadi gejolak harga pangan saat harga gula pasir melonjak menjadi Rp 14.000-Rp 14.500 per kilogram. Demikian juga harga bawang putih yang mencapai Rp 35.000an.
Namun saat ini, lanjutnya, harga sudah relatif stabil. Hal itu tercapai karena kerja sama antara kementerian/lembaga yang bergerak di bidang pangan sudah maksimal.
"Kami punya desk yang memantau setiap hari perkembangan 13 harga bahan pangan. Kami lakukan intervensi jika terjadi gejolak," terangnya.
Satgas Pangan Polri, kata Daniel, juga mendorong Kemenhub agar mengatasi hambatan soal pengangkutan distribusi bahan pangan, dengan memprioritaskan pengangkutan bahan pangan.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa menyampaikan bahwa pandemik Covid-19 telah mengakibatkan runtuhnya dunia usaha. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat merosot drastis.
"Persoalan sekarang adalah tidak adanya likuiditas. Karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi karena likuiditas adanya di pemerintah," ungkap Erwin.
Tanpa intervensi pemerintah, menurut Erwin, sangat berat bagi dunia usaha untuk bangkit. Sementara masyarakatpun tidak akan bisa belanja tanpa adanya stimulus likuiditas dari pemerintah.
