Berita

M Rizal Fadillah/Net

Publika

Doking Si Kodok Peking

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 15:14 WIB

PERSOALAN RUU HIP dengan dugaan adanya misi terselubung aktivis berpaham komunis atau neo-PKI berimbas pada ramainya di medsos soal Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menafikan komunis atau PKI saat ini, bahkan menuduh yang mengungkit-ungkit soal PKI dan komunisme adalah Kadrun singkatan dari kadal gurun.

Kadal gurun atau Kadrun adalah predikat yang diberikan oleh aktivis PKI dahulu untuk ulama, ustadz, aktivis Islam yang menjalankan agama Islam. Agama yang berasal dari daerah pegunungan atau gurun Saudi Arabia. Nabi Muhammad SAW adalah putera gurun. Lahir di Mekkah lalu hijrah dan berjuang serta  wafat di Madinah.

BAKOR KAN melaporkan Ade Armando atas sebutan kadrun kepada masyarakat Minang. Menjelaskan bahwa kadrun adalah predikat yang sering diungkap oleh PKI dahulu untuk melecehkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Tentu Ade membantah bahwa kadrunnya tidak berkaitan dengan kadrun PKI. Mana yang benar biarlah menjadi urusan hukum pembuktian nantinya.


Franciscus Xaverius Arief Poyuono menyebutkan bahwa yang mengungkit soal PKI dan komunisme adalah Kadrun. Ini menjadi persoalan serius ketika penolakan pada RUU HIP yang mengkhawatirkan kebangkitan PKI dan komunisme seluruhnya disebut kadrun. Padahal apa yang dikemukakan oleh ulama, ustadz, aktivis Islam, para Purnawiraaan TNI-Polri, ormas Islam dan banyak forum serta aspirasi yang menolak RUU berbau PKI dan komunisme ini sangat beralasan, obyektif, dan rasional.

Bila memberi predikat seenaknya bagi mereka yang anti PKI dan komunis adalah kadrun, maka itu dapat memancing konflik. Nanti bisa saja yang pro pada RUU HIP yang berbau PKI dan komunis itu disebut dengan kodok peking. Orang China menyukai kodok sebagai makanan pilihan. Jadinya pantas bila yang pro RUU HIP atau pro RRC atau yang menafikan keberadaan PKI dan komunisme disebut sebagai doking si kodok peking.

Kodok peking pro peking adalah penghianat negara. Mereka yang memasukkan TKA China ke Indonesia menggeser tenaga kerja pribumi. Mereka yang menjalin hubungan sangat erat dengan Pemerintah Komunis RRC. Kodok peking ini sangat "welcome" dan siap bekerja sama dengan Partai Komunis China. Kodok peking adalah pemuja investasi dan hutang luar negeri dari China. Seakan rela dijajah China. Kodok peking adalah kodok yang kaki bawah ada di Indonesia dan kaki atas mengais-ngais di peking.

Hampir sulit terjadinya kebangkitan atau berkembangnya faham komunisme di dunia saat ini tanpa peran peking (Beijing). Dahulu Sovyet yang dominan. Pejabat negara kita ada yang terang terangan menyebut Indonesia tak mungkin lepas dari China. Ini yang membuat rakyat semakin khawatir pada pengaruh RRC di segala bidang khususnya ekonomi dan politik.

Poyuono dan banyak tokoh atau pemimpin negara tegas menafikan keberadaan PKI dan komunisme, padahal fakta itu ada. Tentu tak mungkin terang-terangan seseorang atau kelompok menyebut dirinya PKI apalagi menjadi kader penyebarnya. Hukum melarangnya dan sanksi hukum menghadangnya. Makanya mereka bergerak "tanpa bentuk". Melompat sana sini dari satu partai ke partai yang lain. Persis kodok.

Kodok peking (Doking) adalah hewan yang dapat berubah bentuk menjadi hewan penyebar penyakit berbahaya. Berkolaborasi dengan virus virus jahat dan sesat lainnya. Menggerogoti ideologi negara, mencengkeram ekonomi dan mengendalikan politik. Bermain di pemerintahan dan ruang parlemen.

RUU HIP di samping memunculkan penolakan juga ada suara ribut doking si kodok peking penjilat yang gemar lompat sana lompat sini.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya