Bukan Hanya Masyarakat, Direksi PLN Pun Alami Kenaikan Tagihan

Meroketnya tagihan listrik untuk tiga bulan terakhir ini ternyata tidak hanya dirasakan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Jajaran petinggi PT PLN (Persero) juga ikut merasakan kenaikan tagihan listrik.

Hal itu diungkapkan Dirut PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

“Direksi PLN pun mengalami kenaikan, tidak ada yang dikecualikan dari kenaikan ini,” kata Zulkifli.

PLN menyadari 76 juta pelanggannya yang mayoritas mengalami lonjakan tagihan listrik sebanyak 20 persen. Hal itu, kata Zulkifli, dikarenakan adanya work from home sehingga konsumsi setrum masyarakat meningkat tajam.

Dia membantah adanya anggapan masyarakat mengenai lonjakan tersebut akibat adanya subsidi silang dan kenaikan tarif setrum secara sepihak.

Pihaknya menguraikan, substansi dari tagihan setrum dikarenakan dua komponen yakni tarif listrik dan penggunaan listrik.

“Tarif listrik tidak pernah naik sejak 2017, jadi tidak ada unsur tarif di situ. Yang ada adalah penggunaan listrik. Nah, penggunaan listrik inilah yang menjadi konsen, karena kami selama awal Covid-19 di bulan Maret itu tidak menurunkan pencatat meter kami,” tegasnya.

Selama tidak menurunkan pencatat meteran setrum pelanggan PLN ke rumah-rumah, kata dia, PLN mencatat tagihan bulan Maret dan April yang digunakan adalah tagihan tiga bulan terakhir sebelum dibagi menjadi tiga.

“Jadi pada bulan Maret tidak menurunkan pencatat meter karena ada imbauan pemerintah untuk tidak melakukan itu. Bulan April kita turunkan sebagian karena di beberapa tempat itu lockdown,” tandasnya.