Berita

Dirut PLN Zulkifli Zaini saat RDP dengan Komisi VII DPR/RMOL

Politik

Cecar Zulkifli Zaini Soal Melangitnya Tarif Listrik, PDIP: Penjelasan PLN Tidak Masuk Akal

RABU, 17 JUNI 2020 | 15:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini babak belur dicecar habis-habisan seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI, perihal melangitnya tarif listrik yang saat ini dirasakan masyarakat, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (17/6).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Paramitha Widya Kesuma menyampaikan kritiknya kepada PLN, bahwa alasan perusahaan setrum pelat merah mengenai lonjakan tarif listrik tidak masuk akal.

“Bahwa penjelasan PLN yang diberikan, baik ke masyarakat umum maupun media itu tdak masuk akal.  Misalnya masalah pencatatan meteran yang tidak melaksanakan tugas karena melindungi pelanggan dari terpaparnya corona,” kata Paramitha saat RDP bersama Dirut PLN Zulkifli Zaini, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (17/6).


Dia menilai alasan itu tidak masuk akal tidak adanya petugas pencatat meter ke rumah-rumah warga lantaran adanya Covid-19. Padahal menurutnya pencatat meter tidak bertatapan langsung dengan sang pemilik rumah.

“Memangnya petugas langsung bertatap muka dengan pelanggan, kan tidak. Mereka hanya menghadapi mesinnya saja. Mungkin dengan adanya si pencatatan itu menggunakan id card dan lainnya, mungkin juga mempermudah untuk mereka bekerja,” katanya.

Paramitha mengatakan, alasan Dirut PLN tersebut mengada-ada, mengenai petugas pencatat meteran listrik tidak ke lapangan dalam dua bulan terakhir dan menumbalkan virus corona baru (Covid-19) dan work from home (WFH) sebagai dasar lonjakan tarif listrik.

“Jadi saya melihat ini alasan yang dibuat saja dan alasan itu sangat lucu sekali, ada yang bilang kenaikan listrik karena WFH, ada yang bilang nonton drakor, ada yang apa dan sebagainya, menurut saya tidak masuk akal,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya