Berita

Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR/RMOL

Nusantara

Dirut PLN: Lonjakan Bukan Disebabkan Kenaikan Tarif Listrik Atau Subsidi Silang

RABU, 17 JUNI 2020 | 13:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini memberikan penjelasan kepada DPR mengenai melonjaknya tagihan listrik yang dirasakan masyarakat.

Zulkifli menerangkan lonjakan tagihan di tengah pandemik Covid-19 tidak disebabkan oleh adanya kenaikan tarif listrik dari PLN.

"Lonjakan tagihan listrik pada rekening Mei-Juni. Sebelumnya kami sampaikan, lonjakan ini tidak disebabkan kenaikan tarif listrik atau subsidi silang tarif listrik. Kenaikan tarif itu ada di pemerintah. Kami hanya menjalankan kebijakan," ujar Zulkifli saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (17/6).


Dia menerangkan sejak Januari 2017 tidak ada kenaikan tarif listrik hingga saat ini. Meskipun, lanjut Zulkifli, secara ekonomi ada perubahan dalam kurun waktu 3,5 tahun.

"Perubahan kurs, harga BBM dan inflasi. Rata-rata per tahun 3-4 persen," katanya.

Zulkifli mengatakan, adapun adanya lonjakan tarif setrum karena adanya mekanisme penagihan tiga bulan sekali. Lantaran adanya PSBB dan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

"Lonjakan tagihan terjadi karena mekanisme penagihan itu pakai 3 bulan terakhir. April dan Mei kan gak ada pencatat, supaya gak ada resiko penularan virus. Saat pencatatan aktual, adanya kenaikan tagihan karena pola konsumsi saat PSBB," paparnya.

Zulkifli menambahkan, dengan banyaknya masyarakat yang berada di rumah, maka konsumsi setrum dipastikan meningkat dari hair sebelumnya.

"Oleh karena itu terjadi perbedaan realisasi konsumsi dengan rata-rata tiga bulan. Selisih itulah kami tagihkan pada Juni. Saat kami melakukan pencatatan real. Untuk mengatasi keluhan ini, PLN telah mengambil kebijakan perlindungan lonjakan dengan sistem angsuran. Itu untuk yang di atas 20 persen. Meski memang ini akan menambah beban keuangan PLN," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya