Berita

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (kanan), saat melakukan webinar bersama sejumlah Duta Besar/Istimewa

Politik

Jaga Kestabilan Politik, Airlangga Sebut Partai Koalisi Akan Solid Dukung Pemerintah

RABU, 17 JUNI 2020 | 09:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah partai politik koalisi pemerintah akan menjaga soliditas dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat melewati krisis selama pandemik Covid-19.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dalam webinar "Global Economy Outlook”, Selasa malam (16/6).

Lewat pertemuan virtual dengan seluruh Duta Besar atau perwakilan Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Internasional di Indonesia itu, Airlangga menyatakan jika koalisi pemerintah saat ini sudah lebih dari 65 persen.


Disebutkan Airlangga, partai politik yang berdiri di belakang presiden akan terus menjaga soliditas dukungannya untuk membuat Indonesia dapat melewati krisis ini dan membuat situasi politik lebih stabil dan tidak berlarut-larut.

“Ketika Anda memiliki krisis ekonomi seperti apa yang terjadi hari ini, yang paling penting untuk dilakukan adalah keselamatan rakyat Indonesia dan terutama untuk menjaga kebutuhan rakyat terpenuhi. Peran partai politik, adalah untuk memastikan kebijakan pemerintah dan jaring pengaman sosial diterima oleh rakyat,” ucap Airlangga saat menjawab pertanyaan dari Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket.

“Selain itu agar masyarakat terkompensasi dengan bansos sehingga  mempunyai daya beli. Kami memastikan bahwa Indonesia selama periode ini akan stabil secara politik,” imbuhnya.

Airlangga juga optimistis, Indonesia akan melalui semua ini dengan baik.

Selain itu, ada pertanyaan dari Dubes Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, tentang rencana pemerintah untuk meluncurkan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja).

“Tentang Omnibus Law, saat ini sedang dibahas di parlemen (DPR). Pemerintah dan parlemen berusaha segera dapat menyelesaikannya,” jelas Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dalam pertemuan itu Menko Perekonomian juga menyatakan jika pemerintah saat ini akan membuka era Normal Baru untuk Jakarta. Keputusan itu dilakukan setelah melihat data perkembangan Covid-19 di ibukota yang tidak lagi mengalami pelonjakan. Pemerintah sendiri siap kembali me-restart perekonomian nasional.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya