Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil/RMOL
Presiden Joko Widodo diminta tidak hanya sekadar lip service ketika meminta KPK untuk 'menggigit' keras-keras oknum di pemerintahan maupun di luar pemerintahan yang melakukan penyelewengan dana Covid-19.
Selain itu, penerbitan Perppu 2/2020 juga kontradiktif dengan arahan presiden untuk mengawasi secara ketat penggunaan dana Covid-19. Pasalnya, Perppu Corona tersebut merupakan benteng pejabat negara untuk melakukan upaya penyelewengan.
Begitu yang dikatakan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/6).
Nasir menyampaikan, arahan presiden yang meminta KPK mengawasi secara ketat dana ratusan triliun tak lain sebagai bentuk kekhawatiran presiden bahwa dana Covid-19 bakal berujung seperti kasus-kasus besar yang mangkrak di meja peradilan.
“Itu di satu sisi, bisa jadi beliau sepertinya sudah membaca situasi itu. Di sisi lain, sudah menjadi pembicaraan di kami kalangan politisi, bahwa kalau dana ini tidak diawasi, maka akan berpotensi jadi bancakan, ada penyelewenangan. Presiden mungkin membaca itu, khawatir juga, bahwa bisa meledak lagi seperti Century atau kasus-kasus besar lainnya,†ujar Nasir.
“Mungkin bisa seperti Century gate, Jiwasraya gate, atau e-KTP gate,†imbuhnya.
Nasir menambahkan, sebelum adanya arahan presiden tersebut KPK sempat melakukan arahan kepada pemerintah saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, dan memberi peringatan agar pemerintah pusat dan daerah hati-hati dalam pelaksanannya.
“Ada
guidance-nya dari KPK, bahkan KPK juga ikut mendampingi proses ini. Karena itu, perintah presiden tersebut langsung dilaksanakan agar dana tersebut tepat sasaran,†paparnya.
Kemudian, kata Nasir, DPR RI juga harus mengawasi secara ketat pelaksanaan dana Covid-19 ini. Namun, dia ragu DPR akan mampu mengawasi, lantaran mayoritas DPR merupakan koalisi pemerintah.
“Dan nanti timwas penanggulangan Covid-19 yang ada di DPR juga diharapkan bisa mengawasi ini. Tapi ini kan problemnya koalisinya, koalisi gemuk. Tentu saja ini menjadi kekhawatiran juga, makanya tetap mengedepankan prinsip profesionalisme. Ingat bahwa ini uang rakyat ya,†katanya.
“Jadi memang ini problemnya karena ini koalisi gemuk. Akhirnya yang sering terjadi ya sudahlah 'TST', tahu sama tahu aja. Artinya tidak ada upaya,†tandasnya.
