Ilustrasi seorang anak mengalungkan bendera Palestina di tubuhnya/RMOL
Rencana Israel untuk memulai secara formal aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat Palestina pada 1 Juli mendatang memicu kecaman dan kekhawatiran banyak pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan Maroko.
Kedua negara tersebut diketahui konsisten mendukung Palestina dan menentang keras rencana aneksasi itu.
"Jika hal ini (aneksasi) dilakukan, maka mimpi rakyat Palestina dan banyak negara lain di dunia, termasuk Indonesia dan Maroko, untuk melihat bangsa Palestina yang merdeka akan sirna. Ini juga akan menyebabkan instabilitas di kawasan Timur Tengah," kata Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Achmad Rizal Purnama saat menjadi pembicara dalam Webinar 'Refleksi 60 Tahun Hubungan Diplomasi Indonesia-Maroko, Menghadapi Tantangan Era 4.0 dan
New Normal', Senin sore (15/6).
Selain itu, sambungnya, rencana aneksasi tersebut juga bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.
Sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu Palestina adalah dengan menyuarakan sikap dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar secara virtual beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, jelas Rizal, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong OKI agar bersatu dan solid menentang aneksasi.
Menurut Rizal, Maroko juga bisa mengambil peranan serupa, sehingga Indonesia dan Maroko bisa berkolaborasi dan menyatukan suara menolak rencana aneksasi oleh Israel.
"Indonesia dan Maroko harus mendorong OKI untuk tetap bersatu dan memobilisasi dukungan internasional untuk menentang aneksasi tersebut," tegasnya.
