Berita

Presiden meminta KPK pelototi dana Covid-19 saat membuka Rakornas BPKP/RMOL

Politik

Presiden Minta KPK Pelototi Dana Covid-19, PAN: Ini Warning!

SENIN, 15 JUNI 2020 | 16:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan KPK untuk memelototi dana penanganan virus corona baru (Covid-19). Publik beranggapan presiden tengah menduga ada upaya penyelewenangan dana Covid-19 oleh oknum tertentu baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN John Erizal menyampaikan bahwa presiden tengah memberikan peringatan kepada anak buahnya untuk menjaga amanahnya dalam mengelola dana Covid-19.

“Kalau menurut pandangan saya, pandangan itu bagus supaya me-warning artinya presiden me-warning lho, hati-hati ini uang untuk rakyat jangan disalahgunakan,” ujar John di kantor Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (15/6).


Dengan menggandeng KPK untuk mengawasi dana Covid-19, kata John, itu merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, jika hanya DPR yang mengawasi maka aspek hukumnya belum dapat dilakukan.

“Warningnya itu akan lebih bagus diajak penegak hukum untuk mengawasi. Karena kalau DPR saja mengawasi terlalu luas dan eksekusi dampak hukumnya kan bukan di DPR,” katanya.

Dia mengapresiasi langkah presiden dengan menggandeng KPK agar dana Covid-19 yang nilainya ratusan triliun itu tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan.

Jadi, saya lihat bagus ini ada statemen presiden langsung bahwa ini jangan main-main, ini uanh untuk rakyat yang susah. Saya pikir itu bagus,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya