Berita

Presiden meminta KPK pelototi dana Covid-19 saat membuka Rakornas BPKP/RMOL

Politik

Presiden Minta KPK Pelototi Dana Covid-19, PAN: Ini Warning!

SENIN, 15 JUNI 2020 | 16:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan KPK untuk memelototi dana penanganan virus corona baru (Covid-19). Publik beranggapan presiden tengah menduga ada upaya penyelewenangan dana Covid-19 oleh oknum tertentu baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN John Erizal menyampaikan bahwa presiden tengah memberikan peringatan kepada anak buahnya untuk menjaga amanahnya dalam mengelola dana Covid-19.

“Kalau menurut pandangan saya, pandangan itu bagus supaya me-warning artinya presiden me-warning lho, hati-hati ini uang untuk rakyat jangan disalahgunakan,” ujar John di kantor Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (15/6).


Dengan menggandeng KPK untuk mengawasi dana Covid-19, kata John, itu merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, jika hanya DPR yang mengawasi maka aspek hukumnya belum dapat dilakukan.

“Warningnya itu akan lebih bagus diajak penegak hukum untuk mengawasi. Karena kalau DPR saja mengawasi terlalu luas dan eksekusi dampak hukumnya kan bukan di DPR,” katanya.

Dia mengapresiasi langkah presiden dengan menggandeng KPK agar dana Covid-19 yang nilainya ratusan triliun itu tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan.

Jadi, saya lihat bagus ini ada statemen presiden langsung bahwa ini jangan main-main, ini uanh untuk rakyat yang susah. Saya pikir itu bagus,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya