Berita

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Khawatir Jadi Masalah Baru, Pimpinan DPR Kurang Setuju New Normal Pada Sektor Pendidikan

SELASA, 02 JUNI 2020 | 13:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah tengah melakukan kajian mengenai kehidupan normal baru yang bakal diterapkan dalam waktu dekat. Kehidupan normal baru tidak hanya lingkup orang dewasa, tapi juga akan melibatkan sekolah.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan telah meminta pemerintah untuk mengkaji kembali adanya kebijakan new normal terutama dalam hal pendidikan.

"Bulan lalu saya mengatakan bahwa, dalam penerapan new normal khusus sektor pendidikan, masih harus didetailkan karena menyangkut berbagai aspek. Salah satunya ya aspek keamanan anak-anak. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dan keluhan, terkait hal ini," ujar Dasco, Selasa (2/6).


Menurut politisi Gerindra ini, sulit untuk memberikan garansi kepada sekolah agar anak-anak bisa terbebas dari bahaya Covid-19 yang menyebar lewat kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Yang ada akan menjadi masalah baru. Ketika ada salah satu murid yang terinfeksi. Sekolah akhirnya diliburkan lagi, dan sekolah akan mendapat tuntutan hukum dari orangtua," ucap Dasco.

Dia menerangkan wabah Covid-19 masih berlangsung dan juga belum ditemukan penawarnya hingga saat ini. Dia memberikan solusi agar Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim bekerjasama dengan Kominfo untuk membuat sebuah jaringan khusus pendidikan dari jarak jauh.

"Buat aplikasi khusus sekolah dan buat jalur koneksi internet tersendiri yang stabil. Setiap murid diberikan ID khusus untuk bisa akses ke aplikasi. ID itu akan masuk pada jalur internet khusus, sehingga bisa digunakan secara gratis, tidak membebankan orangtua murid. Karena tidak semua orangtua murid mampu membeli kuota," tutup Dasco.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya