Berita

Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, meminta pemerintah lakukan simulasi sebelum terapkan New Normal/Net

Politik

Sebelum Terapkan New Normal, Pemerintah Diminta Lakukan Simulasi Lebih Dulu

SELASA, 02 JUNI 2020 | 11:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah tengah menggodok rencana penerapan tatanan kehidupan normal baru atau New Normal guna menyelamatkan perekonomian bangsa yang lumpuh dihantam pandemik virus corona baru (Covid-19).

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, meminta agar pemerintah melakukan simulasi sebelum menerapkan kehidupan normal baru kepada masyarakat.

“Pemerintah harus melakukan simulasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait New Normal, agar terbiasa,” ujar Baidowi lewat keterangannya, Selasa (2/6).


Selain itu, kata politikus yang karib disapa Awiek ini, pemenuhan terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta kecukupan tenaga medis juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Mengingat kondisi setiap daerah tidak sama,” tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga meminta pemerintah memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Yakni jaga jarak, memakai masker, dan sering cuci tangan. Untuk itu dibutuhkan ketegasan regulasi dan kedisiplinan menjalankan regulasi tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, dalam penerapan kebijakan New Normal ini akan ada pembatasan orang dalam beraktivitas sebagai konsekuensi jaga jarak. Karena itu, dia khawatir akan terjadi pengurangan tenaga kerja sebagai dampak dari kebijakan tersebut.

“Karena itu negara harus hadir melindungi pekerja dan jangan sampai PHK meluas. Adanya pembatasan orang dalam bekerja sebagai konsekuensi jaga jarak, maka perlu alternatif lain seperti membuat jam operasional diperpanjang dan pekerja bergiliran, sehingga PHK bisa ditekan,” tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya