Berita

Ekonom senior Indef Faisal Basri saat isi diskusi daring kahmipreneur/Repro

Politik

Ugal-ugalan Dalam Kelola Negara, Faisal Basri: Pemerintahan Jokowi Seperti Titah Raja

SELASA, 02 JUNI 2020 | 03:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Joko Widodo dinilai ugal-ugalan dalam mengelola negara. Indikasinya adalah penerimaan pajak yang selalu menurun setiap tahun.

Demikian disampaikan Ekonom senior Indef, Faisal Basri saat menjadi narasumber dari diskusi virtual Kahmipreneur, Senin (1/6).

Faisal Basri menjelaskan, selain nampak ugal-ugalan, BUMN sendiri masih dianggap anak emas oleh pemerintah.


Menurutnya, langkah menganak emaskan BUMN justru menguatkan bahwa pemerintah sedang menutupi keborokan yang dilakukan.

“Jadi kalau coba BUMN gagal bayar, BUMN tidak bisa melanjutkan proyek-proyek yang dibebankan kepada mereka hancur lebur kan, makanya saya dari awal pemerintahan Jokowi kan menyatakan membangun itu enggak bisa ugal-ugalan,” ujar Faisal lewat acara diskusi virtual dengan Kahmipreneur, Senin (1/6).

Setelah BUMN tidak mampu melaksanakan proyek strategis, pemerintah mendapatkan solusi dengan jalur meminta pinjaman atau utang.

“Kenapa utang kita besar karena apa icore kita tinggi karena jadi di era Jokowi. Proyek kita itu ongkosnya mahal semua,” paparnya.

Faisal menambahkan, mahalnya ongkos proyek di Indonesia, lantaran tidak adanya perencanaan yang bagus dari pemerintah.

“Semua proyek itu, ada di RPJM. Apa ini tiba-tiba cetak sawah baru, itu kan proyek baru itu, tidak ada di RPJM. Jadi enggak bisa bernegara ugal-ugalan seperti ini,” tegasnya.

Dia menyesali tidak ada satupun anak buah Jokowi yang berusaha mengingatkan bahwa langkahnya buruk dalam mengelola negara. Apalagi kursi DPR mayoritas diduduki oleh partai koalisi pemeritnah.

“Dan tidak ada yang mengatakan jangan gitu, anak buahnya seperti jalankan titah raja, repot-repot. Jadi, harus dikuatkan fungsi penguatan dari DPR itu yang kita tunggu. Saya yakin DPR enggak mau jadi stempel saja karena ini ada pertanggungjawaban historis,” tutupnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya