Berita

Achmad Baidowi pertanyakan kesiapan pemerintah saat jalankan New Normal/RMOL

Politik

TNI/Polri Dilibatkan Dalam New Normal, PPP: Berisiko Tingkatkan Anggaran Serta Buat Situasi Mencekam

SENIN, 01 JUNI 2020 | 11:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kota Surabaya dinilai bisa menjadi seperti Kota Wuhan, China, jika pemerintah tidak berhati-hati dalam melakukan upaya penanganan Covid-19. Sebagaimana dikatakan Ketua Rumpun Gugus Tugas Jawa Timur, dr Djoni Wahyuhadi, beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut diamini Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi. Andai tidak ada kedisiplinan dari warga, serta tidak adanya ketegasan dari pemerintah.

Dia menambahkan, upaya pemerintah untuk memberlakukan New Normal dalam waktu dekat perlu dikaji kembali. Lantaran selama ini banyak masyarakat yang masih belum disiplin menjalankan protokol kesehatan serta kebijakan pemerintah dinilai banyak yang membingungkan.


“Untuk meminta masyarakat berdamai dengan corona di era New Normal tentu tidak mudah. Mengingat selama ini disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat kurang, terutama di daerah. Bahkan banyak di antara mereka yang merasa tidak ada Covid-19,” ujar Awiek, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).

Selain itu, rencana pemerintah melibatkan aparat penegak hukum untuk mendisiplinkan masyarakat, dianggap Awiek terlalu berisiko juga berlebihan.

“Pelibatan TNI/Polri bisa juga, tapi risikonya anggaran bertambah serta membuat situasi 'mencekam'. Namun, sisi positifnya warga dilatih disiplin. Pelibatan pemerintah daerah juga terbatas tidak bisa meng-cover semuanya,” katanya.

Menurutnya, New Normal semestinya berlaku untuk semua lini kehidupan masyarakat.

“Pertanyaannya, apakah infrastruktur pendukung dan tenaga medis memadai?
Kita juga harus belajar dari Korea Selatan yang kembali melakukan pembatasan sosial akibat New Normal tidak berjalan maksimal. Juga di beberapa negara yang melakukan pelonggaran ternyata ditemukan klaster baru penyebaran Covid-19,” tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya