Berita

Achmad Baidowi pertanyakan kesiapan pemerintah saat jalankan New Normal/RMOL

Politik

TNI/Polri Dilibatkan Dalam New Normal, PPP: Berisiko Tingkatkan Anggaran Serta Buat Situasi Mencekam

SENIN, 01 JUNI 2020 | 11:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kota Surabaya dinilai bisa menjadi seperti Kota Wuhan, China, jika pemerintah tidak berhati-hati dalam melakukan upaya penanganan Covid-19. Sebagaimana dikatakan Ketua Rumpun Gugus Tugas Jawa Timur, dr Djoni Wahyuhadi, beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut diamini Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi. Andai tidak ada kedisiplinan dari warga, serta tidak adanya ketegasan dari pemerintah.

Dia menambahkan, upaya pemerintah untuk memberlakukan New Normal dalam waktu dekat perlu dikaji kembali. Lantaran selama ini banyak masyarakat yang masih belum disiplin menjalankan protokol kesehatan serta kebijakan pemerintah dinilai banyak yang membingungkan.


“Untuk meminta masyarakat berdamai dengan corona di era New Normal tentu tidak mudah. Mengingat selama ini disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat kurang, terutama di daerah. Bahkan banyak di antara mereka yang merasa tidak ada Covid-19,” ujar Awiek, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).

Selain itu, rencana pemerintah melibatkan aparat penegak hukum untuk mendisiplinkan masyarakat, dianggap Awiek terlalu berisiko juga berlebihan.

“Pelibatan TNI/Polri bisa juga, tapi risikonya anggaran bertambah serta membuat situasi 'mencekam'. Namun, sisi positifnya warga dilatih disiplin. Pelibatan pemerintah daerah juga terbatas tidak bisa meng-cover semuanya,” katanya.

Menurutnya, New Normal semestinya berlaku untuk semua lini kehidupan masyarakat.

“Pertanyaannya, apakah infrastruktur pendukung dan tenaga medis memadai?
Kita juga harus belajar dari Korea Selatan yang kembali melakukan pembatasan sosial akibat New Normal tidak berjalan maksimal. Juga di beberapa negara yang melakukan pelonggaran ternyata ditemukan klaster baru penyebaran Covid-19,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya