Berita

Achmad Baidowi pertanyakan kesiapan pemerintah saat jalankan New Normal/RMOL

Politik

TNI/Polri Dilibatkan Dalam New Normal, PPP: Berisiko Tingkatkan Anggaran Serta Buat Situasi Mencekam

SENIN, 01 JUNI 2020 | 11:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kota Surabaya dinilai bisa menjadi seperti Kota Wuhan, China, jika pemerintah tidak berhati-hati dalam melakukan upaya penanganan Covid-19. Sebagaimana dikatakan Ketua Rumpun Gugus Tugas Jawa Timur, dr Djoni Wahyuhadi, beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut diamini Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi. Andai tidak ada kedisiplinan dari warga, serta tidak adanya ketegasan dari pemerintah.

Dia menambahkan, upaya pemerintah untuk memberlakukan New Normal dalam waktu dekat perlu dikaji kembali. Lantaran selama ini banyak masyarakat yang masih belum disiplin menjalankan protokol kesehatan serta kebijakan pemerintah dinilai banyak yang membingungkan.


“Untuk meminta masyarakat berdamai dengan corona di era New Normal tentu tidak mudah. Mengingat selama ini disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat kurang, terutama di daerah. Bahkan banyak di antara mereka yang merasa tidak ada Covid-19,” ujar Awiek, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).

Selain itu, rencana pemerintah melibatkan aparat penegak hukum untuk mendisiplinkan masyarakat, dianggap Awiek terlalu berisiko juga berlebihan.

“Pelibatan TNI/Polri bisa juga, tapi risikonya anggaran bertambah serta membuat situasi 'mencekam'. Namun, sisi positifnya warga dilatih disiplin. Pelibatan pemerintah daerah juga terbatas tidak bisa meng-cover semuanya,” katanya.

Menurutnya, New Normal semestinya berlaku untuk semua lini kehidupan masyarakat.

“Pertanyaannya, apakah infrastruktur pendukung dan tenaga medis memadai?
Kita juga harus belajar dari Korea Selatan yang kembali melakukan pembatasan sosial akibat New Normal tidak berjalan maksimal. Juga di beberapa negara yang melakukan pelonggaran ternyata ditemukan klaster baru penyebaran Covid-19,” tutupnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya