Walikota Tri Rismaharini saat marah-marah dan protes di hadapan media/Repro
Walikota Surabaya Tri Rismaharini Jumat (29/5) lalu di hadapan media menunjukkan kegeraman dan kemarahannya karena dianggap tidak bisa bekerja menghadapi virus corona baru (Covid-19).
Bahkan kemarahan Risma memuncak setelah dua mobil laboratorium dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru dialihkan untuk daerah lain. Dia merasa ada pihak tertentu yang sengaja melakukan sabutase sehingga warganya tidak bisa menjalani swab test secara maksimal.
Pemprov Jatim pun memberikan penjelasan bahwa dialihkannya 2 mobil laboratorium ke berbagai daerah sudah sesuai kebutuhan dan penjadwalan.
Ketua Gugus Tugas Kuratif Covid-19 jatim, Joni Wahyuhadi menjelaskan, mayoritas daerah di Jatim saat ini mengalami kendala keterbatasan lab PCR.
Sementara Kota Surabaya, memiliki laboratorium dengan kapasitas sekitar 800 sampel per hari. Belum lagi tambahan mobil PCR dari BIN yang berkapasitas 200 sampel per hari.
Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an mengatakan, dalam situasi seperti saat ini, para pemimpin daerah tidak boleh emosional dan menampilkan drama di ruang publik.
Ia menilai, aksi marah-marah Risma di ruang publik justru memperkeruh masalah. Kata Ali, seharusnya sebagai pejabat daerah, Risma bisa menyelesaikan masalah bantuan 2 mobil PCR dari BNPB secara internal di pemerintahan Provinsi Jatim.
"Rakyat sudah jenuh dengan drama di ruang publik. Semua harus kerja serius untuk kepentingan rakyat. Tontonan drama di panggung politik nasional (soal perbedaan pendapat dan data) dalam penanganan Covid-19 sudah cukup membuat publik kecewa, sebaiknya jangan ditambah lagi di daerah ikut-ikutan. Lakukan tertib politik. Laksanakan amanah rakyat," demikian kata Ali Rif'an kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/5).
Eks manajer Riset Poltracking Indonesia ini, meminta seluruh pejabat daerah sinergi dan tidak emosinal. Berbagai maalah yang muncul dalam kontkes penanganan Covid-19 harus diselesaikan secara kekeluargaan di internal pemerintahan.
"Sebaiknya, tidak semua di-
share ke publik dalam situasi sekarang, kalau itu urusan internal Pmprov. Kasihan rakyat di tengah situasi sulit sekarang harus disesaki oleh drama-drama yang kadang tidak perlu," pungkas Magister Politik Universitas Indonesia ini.
