Berita

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto/RMOL

Politik

New Normal Bikin Masyarakat Salah Tangkap, Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Suarakan Pendisiplinan Masyarakat

SABTU, 30 MEI 2020 | 09:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo menyuarakan fase kenormalan baru (the new normal) dalam menghadapi pandemik virus corona baru (Covid-19).

Bahkan keinginan untuk masuk pada new normal Covid-19 ditunjukkan Jokowi pada beberapa hari lalu yang sempat meninjau Mall di Bekasi, Jawa Barat dan Stasiun MRT, di Jakarta Pusat.

Selain wacana diaktifkannya lagi lembaga pendidikan, Kemenkes bahkan sudah menerbitkan kebijakan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri.


Sikap pemerintah yang menyuarakan new normal Covid-19 disayangkan beberapa kalangan, salah satunya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sunanto.

Saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Cak Nanto -sapaan akrabnya- melihat persiapan menuju new normal menghadapi Covid-19 ini tidak tepat dihembuskan pemerintah. Apalagi, perkembangan virus sampai saat ini belum menandakan adanya penurunan.

"New normal jangan dihembuskan oleh pemerintah karena tidak linier dengan kebijakan sebelumnya seperti PSBB (pembatasan sosial bersakala besar)," demikian kata Cak Nanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).

Menurut Cak Nanto, meski esensi dari new normal adalah pendisiplinan masyarakat, pemerintah lebih baik fokus menyukseskan penerapan PSBB.

Jika pemerintah fokus memastikan keberhasilan PSBB maka langkah "berdamai" dengan corona dengan sebutan new normal itu akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Langkah new normal itu pendisplinan masyarakat, kebijakan dilakukan sebagai dampak pemberlakukan kebijakan sebelumnya. New normal standarnya pada norma, informasi para ahli, pihak yang punya otoritas, sedangkan apa yang dikerjakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 belum menunjukkan new normal," demikian catatan alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini.

Lebih lanjut pria asal Sumenep Madura ini mengamati, persepsi masyarakat yang menangkap wacana new normal sebagai kebijakan pelonggaran PSBB. Akibatnya, masyarakat justru merasa pemerintah telah memberikan pelonggaran aktivitas.

Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang cenderung melompat dan tidak menyasar inti permasalahan. Kritik Cak Nanto, kebijakan PSBB belum efektif malah muncul suara kebijakan baru seperti new normal.

"Muhammaidyah butuh kebijakan pendisiplinan yang ketat yang dilakukan pemerintah, bukan membuat kegiatan gerakan yang melonggarkan mendisiplinan masyarakat, new normal itu persepsi masyarakat pelonggaran aktivitas. Padahal data kasusnya terjangkit (Covid-19) masih tinggi, sehingga dianggap tidak memiliki strategi kebijakan. Contohnya new normal harusnya yang massif disuarakan adalah pengetatan dan pendisiplinan masyarakat," pungkasnya.

Dengan kebijakan yang selama ini dilakukan, Cak Nanto menilai yang muncul ke publik adalah kecenderungan pemerintah mengedepankan kepentingan ekonomi.

"Menghadapi Covid-19, yang menonjol seharusnya pendekatan kesehatan dan memerangi Corona," demikian pendapat Cak Nanto.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya