Berita

Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an/RMOL

Politik

Diminta Kedepankan Keselamatan Rakyat, Pemerintah Harus Hati-hati Terapkan New Normal Hadapi Covid-19

SABTU, 30 MEI 2020 | 05:41 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo sudah mulai mewacanakan pemberlakuan the new normal (kenormalan baru) menghadapai pandemik virus corona baru (Covid-19).

Merespons keputusan pemerintah itu, publik justru merasa mendapatkan pelonggaran dalam menjalani aktivitas di tengah situasi penyebaran virus yang masih terbilang tinggi.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an melihat ada dua alasan pemerintah pusat mengambil keputusan new normal menghadapai Covid-19. Pertama ingin menyelamatkan ekonomi nasional dan menciptakan stabilitas politik nasional.


"Dalam perspektif pemerintah, urusan ekonomi dan stabilitas politik tampaknya jauh lebih penting ketimbang urusan kesehatan," demikian kata Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).

Menurut Ali paradigma pemerintah dalam menghadapi pandemik virus asal Kota Wuhan, China ini seperti terbalik. Kata Ali seharusnya, pemerintah harus mengedepankan keselamatan seluruh rakyat.

"Ini tentu paradigma yang agak kebalik. Meminjam istilah Cicero, filsuf berkebangsaan Italia, “Salus populi suprema lex esto”, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara," demikian kata Eks Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menjalankan kebijakan new normal menghadapi Covid-19. Jika tidak berhati-hati dalam menghadapi Covid-19 maka dikhawatirkan akan mengorbankan rakyat lebih banyak.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya