Berita

Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an/RMOL

Politik

Diminta Kedepankan Keselamatan Rakyat, Pemerintah Harus Hati-hati Terapkan New Normal Hadapi Covid-19

SABTU, 30 MEI 2020 | 05:41 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo sudah mulai mewacanakan pemberlakuan the new normal (kenormalan baru) menghadapai pandemik virus corona baru (Covid-19).

Merespons keputusan pemerintah itu, publik justru merasa mendapatkan pelonggaran dalam menjalani aktivitas di tengah situasi penyebaran virus yang masih terbilang tinggi.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an melihat ada dua alasan pemerintah pusat mengambil keputusan new normal menghadapai Covid-19. Pertama ingin menyelamatkan ekonomi nasional dan menciptakan stabilitas politik nasional.


"Dalam perspektif pemerintah, urusan ekonomi dan stabilitas politik tampaknya jauh lebih penting ketimbang urusan kesehatan," demikian kata Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).

Menurut Ali paradigma pemerintah dalam menghadapi pandemik virus asal Kota Wuhan, China ini seperti terbalik. Kata Ali seharusnya, pemerintah harus mengedepankan keselamatan seluruh rakyat.

"Ini tentu paradigma yang agak kebalik. Meminjam istilah Cicero, filsuf berkebangsaan Italia, “Salus populi suprema lex esto”, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara," demikian kata Eks Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menjalankan kebijakan new normal menghadapi Covid-19. Jika tidak berhati-hati dalam menghadapi Covid-19 maka dikhawatirkan akan mengorbankan rakyat lebih banyak.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya