Berita

Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dirut LPP TVRI), Imam Brotoseno/Net

Politik

Buka-bukaan Soal Majalah Playboy, Imam Brotoseno: Tulisan Saya Hanya Dimuat Satu Kali

JUMAT, 29 MEI 2020 | 16:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sosok Imam Brotoseno belakangan menjadi perhatian publik usai resmi  menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dirut LPP TVRI).

Hal itu lantaran suksesor Hemly Yahya di perusahaan media plat merah ini pernah menjadi wartawan majalah dewasa, Playboy.

Sadar menuai kontroversi, Imam Brotoseno pun mengeluarkan pernyataan mengenai latar belakang dirinya sebagai pekerja seni. Mulai dari sutradara film, penulis, fotografer sudah pernah dijalaninya.

“Banyak tulisan saya di blog pribadi atau majalah yang bisa menunjukan siapa saya. Mulai dari topik kebangsaan, sejarah, alam, fotografi, masalah aktual (current issue), politik, budaya juga agama Islam,” kata Brotoseno lewat siaran persnya yang diterima wartawan, Jumat (29/5).

Dia menerangkan, dalam kurun waktu 2006 hingga 2008, sering menjadi kontributor foto dan artikel tentang penyelaman di berbagai majalah, termasuk salah satunya di majalah Playboy.

“Termasuk salah satunya pernah dimuat hanya satu kali, di majalah Playboy Indonesia edisi September 2006 dengan judul 'Menyelam di Pulau Banda'. Tulisan ini fokus mengulas wisata bahari dan sama sekali tidak ada unsur pornografi,” katanya.

“Majalah tersebut sangat berbeda dengan versi di luar negeri. Banyak penulis juga mengisi majalah tersebut dan banyak tokoh nasional juga yang diwawancara di Playboy Indonesia,” imbuhnya.

Mengenai kontribusinya dengan majalah dewasa tersebut, kata Iman, tidak menghilangkan integritas penulis dan tokoh tersebut lantaran substansinya tidak terkait pornografi.

"Bahkan sikap Dewan Pers ketika itu menilai terhadap putusan MA yang memvonis Erwin Arnada sebagai Pemred majalah Playboy Indonesia pada tahun 2010. Dewan Pers, secara tegas menolak menyebutkan majalah Playboy Indonesia melanggar pasal pornografi. Keputusan tersebut (MA) bahkan disebut bentuk kriminalisasi pers,” bebernya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya